Di tengah berbagai proyek infrastruktur yang sedang digencarkan, seorang anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Mori Hanafi, mengungkapkan kritik tajam terhadap pembangunan bendungan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai bahwa pembangunan bendungan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir tidak didasari perencanaan yang matang dan efektif.
Menurut Mori, banyak bendungan yang dibangun hanya untuk kepentingan proyek tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Hal ini menyebabkan banyak bendungan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal hingga saat ini. Ia bahkan menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya memiliki pendekatan yang kurang tepat dalam membangun infrastruktur tersebut.
“Rezim yang lama itu jahat, loh. Mereka hanya fokus pada pembangunan proyek, tanpa memperhatikan apakah barang tersebut bisa digunakan atau tidak,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa banyak bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat berfungsi karena tidak adanya jaringan irigasi yang memadai.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah Bendungan Tanju di NTB. Meskipun proyek ini telah menelan biaya lebih dari Rp1 triliun, bendungan tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dan menghadapi berbagai masalah agraria. “Bayangkan, kita menghabiskan dana sebesar Rp1 koma sekian triliun, tapi sampai sekarang bendungan itu belum bisa dipakai dan tanahnya bermasalah,” tambahnya.
Mori menilai bahwa biaya pembangunan bendungan sangat mahal, sehingga manfaatnya harus dihitung secara komprehensif. Ia meminta agar pemerintah yang akan datang lebih selektif dalam memilih proyek bendungan yang akan dibangun. Menurutnya, setiap proyek harus direncanakan dengan matang dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum (SPAM), perikanan, hingga pariwisata.
“Kalau hanya dibangun bendungan dan jaringan irigasinya, bayangkan habis berapa uang APBN kita?” tegasnya. Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus dirancang dengan visi jangka panjang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan Mori, pembangunan bendungan tidak boleh hanya menjadi ajang pencitraan pemerintah, tetapi harus benar-benar berdampak positif pada kehidupan rakyat. Ia menyarankan agar pemerintah lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang sudah berjalan.
Selain itu, Mori juga mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur. Ia menilai bahwa kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Pernyataan Mori ini menunjukkan bahwa isu pembangunan bendungan bukanlah hal yang sederhana. Proyek ini memerlukan perencanaan yang matang, partisipasi aktif masyarakat, serta pengawasan yang ketat agar hasilnya benar-benar bermanfaat. Dengan demikian, proyek infrastruktur bendungan tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi kebutuhan air dan kesejahteraan masyarakat.
