admin_indonesiadiscover
Indonesia terus menghadapi berbagai kasus keracunan makanan berbasis gizi (MBG) di berbagai daerah, meskipun pemerintah telah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian, dan Inovasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Marudut Sitompul, menyatakan bahwa insiden keracunan dapat terjadi di negara mana pun, termasuk negara-negara maju. Ia menilai bahwa dalam konteks Indonesia, kejadian ini tidak lepas dari proses adaptasi sistem penyediaan pangan yang masih relatif baru.
Menurutnya, sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program MBG memang masih dalam tahap penyesuaian. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan yang muncul adalah hal wajar dalam proses pembenahan.
“Jika saya memandangnya seperti itu, SPPG ini ibarat pengantin baru yang sedang belajar membuat keluarga baru. Pasti ada saja kelemahan di sana-sini,” ujar Marudut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Marudut menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses adaptasi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi menu MBG kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti beberapa faktor mendasar yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti kualitas air di dapur produksi, keterampilan tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.
“Harus diperbaiki dan disesuaikan agar makanan yang disajikan benar-benar aman,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program MBG menyumbang 211 kasus keracunan atau sekitar 48% dari total 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga 11 November 2025.
Secara rinci, jumlah kasus keracunan akibat konsumsi MBG terbanyak terjadi di wilayah II (Pulau Jawa) dengan 7.925 orang terdampak. Wilayah I (Pulau Sumatra) mencatatkan 1.808 orang terkena dampak, sedangkan wilayah III (kawasan Indonesia Timur) melaporkan 1.907 orang yang mengalami keracunan MBG.
Namun, Dadan mengakui adanya perbedaan data korban keracunan MBG antara yang dicatat oleh BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ke depan, BGN akan melakukan sinkronisasi data untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Menurut laporan dari Kemenkes, total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG mencapai 13.371 orang.
Dari segi teknis, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua proses, mulai dari produksi hingga distribusi, berjalan secara efektif dan aman bagi masyarakat.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
Peningkatan pengawasan terhadap kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembuatan makanan.
Pelatihan yang lebih intensif bagi tenaga kerja di dapur produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar higienis.
Penggunaan teknologi modern dalam pendistribusian makanan agar tidak terjadi penurunan kualitas sebelum sampai ke penerima manfaat.
Penguatan koordinasi antara instansi terkait untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan begitu, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang merugikan.
