Gubernur Sulut Jadi Pembicara Kunci dalam Sarasehan Nasional
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), menjadi keynote speaker dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”. Acara ini diselenggarakan di Ruang CJ Rantung, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulut, pada Rabu 19 November 2025. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga keuangan untuk membahas peluang serta tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa keikutsertaannya sebagai keynote speaker bertujuan menyajikan data faktual mengenai kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan ini tidak membuat ketersinggungan semua pihak. “Semoga kegiatan ini tidak membuat ketersinggungan semua pihak. Saya hanya mencoba menghadirkan data dan fakta Sulawesi Utara sebagai acuan dalam berdiskusi,” ujar YSK.
YSK juga menyentuh dinamika terkait pernyataan salah satu anggota DPR RI yang menyebut Sulut sebagai salah satu provinsi dengan capaian tertentu yang rendah. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menyerah. “Saya sebagai gubernur tidak pernah patah semangat. Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi apa pun. Pemimpin bukan hanya hadir saat keadaan enak, tetapi justru ketika situasi sulit,” tegas Gubernur YSK.
Gubernur juga memuji inisiatif penyelenggara, khususnya Badan Anggaran MPR RI, yang menurutnya telah menghadirkan inovasi dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan. YSK memaparkan potensi geografis dan demografis Sulawesi Utara sebagai modal penting untuk mengembangkan instrumen investasi daerah.
Wilayah Sulut yang 73,25% adalah laut, luas 14,5 ribu km², penduduk 2,6 juta jiwa, serta berbatasan langsung dengan Filipina dan Asia Pasifik serta diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III. “Ini peluang sekaligus tantangan. Karena itu Sulawesi Utara layak bercita-cita menjadi hub logistik dan ekonomi regional,” kata YSK.
Ia juga menegaskan karakter masyarakat Sulut yang toleran dan menjunjung semangat sitou timou tumoutou sebagai kekuatan sosial dalam mendukung pembangunan. Gubernur menjelaskan bahwa obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi baru memperkuat kapasitas fiskal. Ia menyoroti perbedaan keduanya: obligasi daerah tidak dibatasi aspek syariah sedangkan sukuk daerah berbasis prinsip syariah.
Visi Besar Sulawesi Utara
Gubernur YSK menjelaskan bahwa Sulut memiliki visi besar dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi 7,8 sampai 8,08% pada 2029. Saat ini, pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,64%. Selanjutnya peningkatan daya saing daerah, target indeks 7,69, kemudian ketersediaan pangan, energi, dan air serta lainnya.
Namun, seluruh target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Gubernur membeberkan tantangan besar yang dihadapi ke depan adalah penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. “TKD 2025 kurang lebih Rp14 triliun, sedangkan di tahun depan, TKD 2026 turun menjadi kurang lebih hampir 11 triliun,” ungkap Gubernur YSK.
Kondisi ini menempatkan Sulawesi Utara dalam kategori kapasitas fiskal rendah berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024. “Karena itu kita perlu merumuskan apakah obligasi daerah dapat menjadi solusi. Dengan data yang ada, kita bisa menentukan apakah Sulut mampu,” ujar YSK.
Meski begitu, YSK optimistis. “Obligasi itu ada jaminannya. Sulawesi Utara punya tambang emas sangat besar. Jadi saya tidak pernah takut,” tegasnya. Ia menyebut negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai contoh yang telah lama mengembangkan mekanisme obligasi bahkan di tingkat kota.
Gubernur menekankan pentingnya keberanian mengambil langkah inovatif seperti obligasi daerah demi mengejar percepatan pembangunan. “Kenapa tidak kita belajar dari negeri-negeri lain yang mampu sukses? Dengan potensi yang kita miliki, saya yakin Sulut bisa,” tegasnya.
Harapan untuk Percepatan Pembangunan
Kegiatan Sarasehan Nasional ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan visioner dan relevan, yang dapat mendorong percepatan pembangunan tidak hanya di Sulut tetapi juga di seluruh Indonesia.
