Peran APBN dalam Pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pendiriannya bahwa APBN sebaiknya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal ini termasuk dalam hal pelunasan utang yang terkait dengan proyek tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar. Namun, pernyataan Purbaya sebagai Menkeu sebelumnya menunjukkan penolakan terhadap penyertaan APBN dalam proyek tersebut.
Setelah pernyataan komitmen Presiden, Danantara mengungkapkan adanya beberapa opsi di mana APBN akan ikut serta dalam menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Dua opsi yang ada meliputi:
- Subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO)
- Pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah
Purbaya mengungkapkan bahwa meskipun Presiden memiliki komitmen untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infrastrukturnya.
“Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.
Purbaya menekankan bahwa belum ada kesimpulan terkait keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya.
“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” terangnya.
Proses Negosiasi Pelunasan Utang KCJB
Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya saat pandemi Covid-19.
Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.
