Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih
Pembangunan 80.000 gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP) tidak akan dimonopoli oleh satu pihak saja. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek ini adalah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyediakan lahan dalam pembangunan fasilitas pendukung koperasi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pembangunan fisik gedung dan gerai Kopdes tidak hanya dilakukan oleh Agrinas. Kontraktor lokal juga diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proyek ini. Dalam acara Filonomics yang disiarkan oleh Kompas.com, Jumat (14/11/2025), Ferry mengatakan:
“Penunjukan boleh, tapi nanti kan Agrinas akan bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor lokal.”
Selain itu, TNI juga turut dilibatkan dalam proses pembangunan gerai dan gudang Kopdes. Hal ini dijelaskan oleh Ferry sebagai langkah yang bisa meningkatkan efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu. Ia menilai bahwa keikutsertaan TNI justru lebih murah dibandingkan mekanisme tender biasa.
“Dan ada kerja sama, MoU PT Agrinas dengan TNI untuk, ya menurut saya sih boleh kok, justru malah lebih murah. Kalau diserahkan sama tender malah lebih mahal. Kalau ini dibantu keterlibatan dengan unsur TNI, pertama dari waktunya bisa lebih tepat, kemudian juga biayanya lebih murah,” ujarnya.
Peran TNI dalam Proses Pembangunan
Keterlibatan TNI dalam pembangunan fasilitas fisik Kopdes Merah Putih mencakup berbagai lapisan, mulai dari Asisten Teritorial (Aster), Komando Distrik Militer (Kodim), hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa). Mereka akan bergerak langsung di lapangan untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar.
“Karena nanti ada Aster-aster yang terlibat membantu di daerah-daerahnya, pihak Kodim setempat juga akan membantu, Babinsa dan lain sebagainya,” tambah Ferry.
Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga Pengawas
Untuk memastikan kualitas dan tata kelola pembangunan tetap terjaga, Kemenkop menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga pengawas. Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melakukan supervisi terhadap progres pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih.
Selain itu, Kemenkop juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyusun skema pengawasan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai target kuantitatif dan waktu tanpa mengabaikan kualitas dan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola.
“Kami juga dengan BPKP pun juga sudah melaksanakan diskusi, kerja sama dalam rangka bagaimana caranya pembangunan fisik ini bisa terkejar secara kuantitatif dan dari segi waktunya, tapi juga tetap kita harus mempertahankan kualitas dan juga prudential tata kelola yang benar,” kata Ferry.
Partisipasi Kontraktor Lokal dan Efisiensi Proyek
Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kontraktor lokal dan TNI, proyek pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi masyarakat lokal serta memperkuat sistem perekonomian desa.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, TNI, dan kontraktor lokal, diharapkan proyek ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
