Peran Hutan Tanaman Industri dalam Transisi Energi
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa Hutan Tanaman Industri (HTI) memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi. Dalam sesi berjudul ‘The Future of Industrial Plantation Forest in Contributing to Renewable Energy: Raw Materials and Investment’ di Paviliun Indonesia pada COP30, dia mengajak dunia melihat HTI tidak hanya sebagai penghasil kayu, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi hijau.
“Pemerintah Indonesia mengarahkan pengelolaan HTI agar berperan aktif dalam transisi energi dengan memproduksi biomassa dan bahan baku bioenergi, menggantikan material berbasis fosil dengan sumber daya terbarukan,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Belem, Brasil.
Menurut Laksmi, proses transisi energi membutuhkan dukungan investasi hijau yang besar. Dia menegaskan bahwa pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum dan konsesi berbasis prinsip keberlanjutan, penyediaan insentif hijau, serta skema kemitraan inklusif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)
Dalam sesi yang sama, Laksmi juga menyoroti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), yang menjadi “paspor hijau” untuk menjamin setiap produk hasil hutan, termasuk biomassa. Asal-usul hasil hutan dapat ditelusuri, legal, dan diproduksi secara berkelanjutan. Sistem ini sejalan dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan perjanjian internasional seperti FLEGT-VPA—perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan negara pengekspor kayu.
Laksmi mengajak semua pemangku kepentingan kehutanan berkolaborasi memperkuat penelitian, harmonisasi standar keberlanjutan, serta akses pembiayaan hijau dan teknologi. “Masa depan HTI bukan hanya tentang bahan baku, tetapi tentang menciptakan mata pencaharian berkelanjutan dan sistem energi bebas karbon,” ucap dia.
Persoalan yang Mengemuka
Di balik kampanye ihwal keunggulan HTI, organisasi sipil masih mengeluhkan sistem kelola hutan tersebut. Laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil di 11 provinsi pada April 2025 mengungkap pelanggaran 33 korporasi HTI. Kondisi yang digambarkan persis ada dalam laporan serupa pada 2022.
Wakil Koordinator Jikalahari Riau, Datuk Aldo, mengatakan korporasi itu tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. Laporan terbaru dibuat berdasarkan pemantauan pada Desember 2023 hingga Maret 2025.
“Korporasi HTI terus merusak hutan dan berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan,” kata Aldo kepada Tempo.
Langkah Kolaboratif untuk Masa Depan HTI
Laksmi menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya bersama diperlukan untuk meningkatkan penelitian, harmonisasi standar keberlanjutan, serta akses terhadap pembiayaan hijau dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa HTI tidak hanya menjadi sumber bahan baku, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, HTI bisa menjadi bagian dari solusi global untuk menghadapi tantangan lingkungan dan energi. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang dijalankan benar-benar berkelanjutan dan adil.
Tantangan dan Peluang
Meskipun HTI memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi, tantangan tetap muncul. Masalah seperti konflik dengan masyarakat adat, kerusakan hutan, dan pelanggaran aturan menjadi isu yang harus segera ditangani. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan.
Selain itu, peluang untuk pengembangan teknologi hijau dan pembiayaan berkelanjutan harus dimanfaatkan secara maksimal. Dengan inovasi dan kolaborasi, HTI bisa menjadi contoh nyata dalam menjawab tantangan global tentang perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya alam.
