Strategi Jangka Menengah untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan strategi jangka menengah untuk memperkuat penerimaan negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio, yang selama lima tahun terakhir terus berada di bawah 11%.
Dalam data Kementerian Keuangan, tax ratio tercatat hanya 8,17% pada 2020, 9,11% di 2021, 10,41% di 2022, 10,31% di 2023, dan kembali turun menjadi 10,08% di 2024. Kondisi ini dinilai membuat APBN semakin bergantung pada utang dan menyulitkan pengelolaan fiskal.
“Rendahnya rasio pajak menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap utang dan membuat pengelolaan fiskal semakin menantang,” tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio secara bertahap dari 10,24% pada 2025 menjadi 11,52% hingga 15% pada 2029. Sementara itu, defisit APBN dijaga di kisaran 2,24%–2,5%, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di angka 38,55%–38,64% demi menjamin keberlanjutan fiskal.
Kebijakan Utama untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Negara
Purbaya juga menyiapkan sejumlah kebijakan utama untuk mendorong peningkatan pendapatan negara, di antaranya:
- Penyempurnaan regulasi dan tata kelola penerimaan negara.
- Simplifikasi administrasi dan proses bisnis perpajakan serta kepabeanan.
- Digitalisasi layanan penerimaan negara agar lebih efisien dan terintegrasi antarinstansi.
- Pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
- Pemanfaatan big data untuk menggali potensi pajak baru, termasuk pajak karbon, ekonomi digital, dan objek cukai baru.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pengawasan ekspor-impor, serta optimalisasi penagihan piutang negara.
Tujuan Strategi Jangka Menengah
Dengan strategi tersebut, Purbaya berharap Indonesia dapat memperkuat struktur fiskal nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang dalam beberapa tahun mendatang.
Strategi ini juga dirancang untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan adanya perbaikan sistem penerimaan pajak, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil bagi perekonomian nasional.
Pelaksanaan dan Evaluasi
Untuk memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan dengan baik, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pasar. Selain itu, kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif dari masyarakat juga diperlukan agar semua program dapat berjalan secara efektif.
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, diharapkan Indonesia mampu mencapai target rasio pajak yang lebih tinggi, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang dan membangun fondasi keuangan yang lebih kuat.
