Perombakan Anggaran Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2026
Perubahan besar-besaran dalam anggaran belanja daerah Kota Cimahi tahun 2026 sedang dilakukan sebagai akibat dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Potensi defisit yang signifikan, yaitu selisih antara pendapatan dan rencana belanja daerah, diupayakan untuk diminimalkan melalui berbagai strategi.
Menurut Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, proyeksi struktur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2026 menunjukkan bahwa pendapatan hanya sebesar Rp 1,35 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 1,5 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sekitar Rp 109 miliar lebih, yang telah dimasukkan dari Silpa tahun 2025.
Proyeksi APBD Cimahi 2026 telah direvisi secara drastis. Saat ini, kebutuhan anggaran belanja tersebut masih dalam proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Cimahi.
Efisiensi Anggaran Dalam Berbagai Bidang
Pemangkasan anggaran belanja telah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengurangi biaya perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), hingga penghematan pemakaian utilitas seperti listrik, air, dan AC.
Selain itu, program seremonial dan penyediaan makanan serta minuman (mamin) juga telah dicoret dari perencanaan belanja daerah di Kota Cimahi tahun depan. Kegiatan seremonial akan dibatasi, misalnya peringatan Hari Guru digelar secara sederhana tanpa panggung, tenda, sound system, dan konsumsi. Namun, acara HUT Kota Cimahi dan HUT RI tetap diadakan. Sosialisasi dan pembinaan akan lebih banyak dilakukan secara daring.
Meskipun ada efisiensi yang besar, program pembangunan prioritas dan layanan kepada masyarakat tetap akan berjalan. “Kami sudah kelompokkan yang paling prioritas dulu. Terutama program prioritas dan layanan dasar jangan terganggu,” ujar Maria.
Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, menjelaskan bahwa pada awal RAPBD 2026, proyeksi pendapatan sebesar Rp 1,58 triliun terdiri dari Rp 1 triliun lebih dari TKD dan Rp 559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, TKD ternyata hanya sebesar Rp 781 miliar, sehingga ada selisih sebesar Rp 238 miliar yang harus dipikirkan.
Untuk mengurangi selisih tersebut, TAPD Kota Cimahi menambah PAD dari sektor retribusi sebesar Rp 13 miliar, sehingga menjadi Rp 573 miliar. Pendapatan total menjadi Rp 1,35 triliun dan belanja Rp 1,59 triliun. Bagaimana menutup defisit? Silpa dimasukkan Rp 132 miliar, dan masih ada selisih Rp 109 miliar.
Konsep Zero Based Budgeting
Dengan mengusung konsep zero based budgeting (ZBB), atau anggaran berbasis nol, maka anggaran pendapatan dan belanja daerah harus berimbang. Tekniknya bisa menambah pendapatan sebesar Rp 109 miliar atau mengurangi belanja sebesar Rp 109 miliar atau kombinasi keduanya.
Porsi belanja sudah dikurangi cukup banyak dan pendapatan juga telah didorong sesuai potensi, hal ini yang nanti dibahas dengan dewan agar anggaran Pemkot Cimahi tetap berimbang.
Harjono menegaskan, efisiensi bukan berarti berhenti berkegiatan. “Harus dimaknai bahwa dengan penerapan ZBB Kota Cimahi bertransformasi melakukan proses pergeseran anggaran agar seimbang,” tandasnya.
