Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah jumlah dana pemerintah yang disimpan di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Informasi ini disampaikan oleh Purbaya setelah menghadiri pertemuan dengan investor Surat Utang Negara, baik dari perbankan maupun perusahaan sekuritas. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Purbaya menjelaskan alasan adanya peluang penambahan dana ke Himbara. Menurutnya, penyebabnya adalah laju pertumbuhan uang primer atau base money yang masih lambat. “Karena laju pertumbuhan baru 13 persen M0-nya, saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” kata Purbaya di kantor DJP usai bertemu dengan para investor.
Meski demikian, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menyebutkan berapa dana yang akan ditambah ke perbankan. Purbaya hanya menyebutkan bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia. Purbaya juga mengklaim beberapa bank yang telah menerima kucuran dana justru meminta tambahan, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi membenarkan bahwa BRI meminta tambahan dana kepada Menteri Keuangan. Namun, Hery tidak bisa memastikan apakah permintaan itu akan disetujui dan berapa besarannya. Hery juga menyampaikan progres penyaluran dana Rp 55 triliun yang ditempatkan di BRI. “Kami sudah realisasi 90,4 persen. Hampir selesai,” kata dia saat ditemui usai pertemuan dengan Purbaya di kantor DJP.
Penempatan dana di Himbara diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan sektor riil. Adapun lima bank yang menerima kucuran uang dari pemerintah adalah Bank Mandiri sebanyak Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai tambahan likuiditas sebesar Rp 200 triliun yang digelontorkan belum berubah menjadi permintaan barang dan jasa di tingkat konsumen.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa inflasi September 2025 tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 2,65 persen secara tahunan.
Namun demikian, indikator permintaan domestik yang tercermin pada inflasi inti cenderung tidak banyak berubah di 2,19 persen (year on year) atau naik sedikit dari 2,17 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Secara bulanan, inflasi inti September 2025 sebesar 0,18 persen (month to month) atau hanya sedikit lebih tinggi dibanding 0,16 persen (mtm) pada bulan yang sama tahun lalu. “Kenaikan ini sangat terbatas sehingga belum memberi sinyal adanya penguatan daya beli masyarakat,” kata peneliti LPEM UI Chaikal Nuryakin dalam Seri Analisis Makroekonomi, dikutip Jumat, 10 Oktober 2025.
