Kedatangan Menteri Keuangan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diketahui melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada hari ini, Selasa (14/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya ia mengungkapkan keinginan untuk memastikan penggunaan anggaran rumah subsidi yang optimal.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Purbaya tiba pada pukul 17.10 WIB dan langsung disambut oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Keduanya kemudian menuju ruang kerja Menteri PKP di lantai 21. Dalam sesi bincang-bincang tersebut, Purbaya tampak terkesan dengan luasnya ruang kerja Menteri PKP. Ia menyampaikan pernyataan santai dengan sedikit guyonan.
“Ini ruang kerja Anda? Wah ruang kerja sebesar ini, Anda buat apartemen jadi berapa jumlahnya? Tidak adil dia, ruangannya segede gini,” ujar Purbaya seraya berkelakar. Guyonan tersebut tampak disahuti oleh Maruarar. Ia menampik bahwa hal itu dinilai tidak adil lantaran ruangan tersebut juga kerap digunakan untuk proses mediasi masyarakat.
“Adil, tapi ini kan multifungsi satu ruangan,” jelasnya singkat. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti tujuan dari kedatangan Purbaya ke Kantor Kementerian PKP.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan rencana untuk menarik kembali anggaran rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) jika realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya [penyerapan anggaran], karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” kata Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Purbaya memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan sejumlah kementerian/lembaga agar dapat menggunakan pagu anggaran semaksimal mungkin. “Sehingga dampak ekonomi dari uang yang ada itu lebih besar daripada kalau uangnya nongkrong,” jelasnya.
Realisasi Penyaluran Rumah Subsidi
Sebelumnya, pemerintah mengaku telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp22,67 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 182.657 unit rumah subsidi.
“Penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 25 September 2025 sebanyak 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun,” jelas Heru saat Konferensi Pers di Kantor BP Tapera, Jumat (28/9/2025).
Sementara itu, sepanjang tahun ini pemerintah menganggarkan 350.000 unit kuota rumah subsidi. Artinya, realisasi rumah subsidi hingga periode September itu baru mencapai 52,18% dari total kuota tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar target penyaluran rumah subsidi bisa tercapai secara maksimal.
Upaya Memaksimalkan Penggunaan Anggaran
Untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah agar semua pihak memahami pentingnya mempercepat penyerapan anggaran agar dampak ekonomi yang dihasilkan lebih besar.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggaran yang dialokasikan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Purbaya menekankan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar berdampak positif, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan peningkatan realisasi penyaluran rumah subsidi, diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang optimal.
