Penguatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Di tengah suasana yang penuh khidmat, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, resmi mengukuhkan Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Acara ini berlangsung di Gedung Pogombo dan menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan nasional.
Agus Yulianto menggantikan Edy Suharto yang kini menjabat di BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Agus menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. “Kami akan memperkuat pendampingan agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, serta jajaran pejabat tinggi provinsi, unsur Forkopimda, dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Seremoni ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mempertegas arah kolaborasi strategis dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik.
Peran BPKP sebagai Trusted Advisor
Dr. Setya Nugraha, dalam pidatonya, menyoroti pentingnya peran BPKP sebagai trusted advisor bagi pemerintah daerah. Ia mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Sulteng melalui program “9 BERANI” yang dianggap berhasil membawa perubahan nyata dalam tata kelola dan pelayanan publik. “Program ini menjadi contoh bagaimana inovasi lokal bisa bertransformasi menjadi solusi nasional,” katanya.
Setya juga menyebut tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memperbesar dampak setiap kebijakan publik. “Keuangan daerah bukan hanya angka di neraca, tetapi cermin dari seberapa besar keberpihakan kita kepada masyarakat,” tuturnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi untuk Transparansi
Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. “Kita tidak boleh hanya bicara efisiensi di atas kertas. Kita harus membuktikan bahwa tata kelola yang baik benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ucapnya dengan nada serius.
Anwar Hafid juga menyerukan agar seluruh kepala perangkat daerah mengedepankan perencanaan berbasis data. Menurutnya, hanya dengan pendekatan berbasis bukti, pembangunan dapat diarahkan tepat sasaran. “Setiap program harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tegasnya.
Budaya Efisiensi dalam Pemerintahan Daerah
Dalam suasana penuh semangat kolaborasi, Gubernur juga mengajak para bupati dan wali kota untuk menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja di pemerintahan daerah. Ia percaya bahwa disiplin fiskal dan integritas birokrasi adalah fondasi utama kemajuan daerah. “Efisiensi bukan berarti mengurangi, tapi memastikan setiap langkah pembangunan bernilai bagi rakyat,” katanya.
Pergantian kepemimpinan di tubuh BPKP Sulteng ini diharapkan menjadi energi baru dalam pengawasan pembangunan daerah. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, BPKP diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara efektif, transparan, dan berintegritas.
Kesimpulan: Kolaborasi sebagai Kunci Sukses
“Kolaborasi adalah kunci,” tutup Gubernur Anwar Hafid. “Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi contoh daerah yang bukan hanya cepat membangun, tapi juga bijak mengelola — daerah yang dipercaya rakyatnya karena pemerintahannya bersih, kuat, dan berpihak pada kesejahteraan.”
