Penambahan Kuota Rumah Subsidi untuk Sumatera Utara
Pemerintah pusat menambah 5.000 unit rumah subsidi untuk Provinsi Sumatera Utara melalui Program 3 Juta Rumah. Dengan penambahan ini, total kuota rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumut pada 2025 meningkat dari 15.000 menjadi 20.000 unit. Penambahan kuota ini disetujui oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Awalnya, usulan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diajukan untuk tahun 2026, namun Maruarar merealisasikannya tahun ini. Alasan penambahan kuota tersebut, menurut Bobby, karena kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan atau backlog masih tinggi, sekitar 938.217 rumah tangga. Ia berharap tambahan kuota bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah tersebut.
“Backlog kami cukup tinggi. Masih banyak yang belum punya rumah, apalagi yang layak huni. Kita harus kejar agar masyarakat bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Oktober 2025.
Kolaborasi dengan Asosiasi Pengembang
Bobby lalu menggelar pertemuan dengan asosiasi pengembang perumahan untuk membahas percepatan realisasi, mulai dari ketersediaan lahan, dukungan perbankan, insentif dan penyederhanaan izin. Pertemuan ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin pada Jumat malam pekan lalu, hadir Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI).
Bobby juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten dan kota. Mendorong kepala daerah mengeluarkan kebijakan insentif dan memudahkan perizinan.
“Gubernur punya dua fungsi, sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat. Sampaikan langsung ke bupati dan wali kota agar program ini berjalan sampai ke desa. Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret mengejar target,” ucapnya.
Tanggapan dari Ketua APPERSI Sumut
Ketua DPD APPERSI Sumut HM Yulius mengapresiasi Bobby Nasution yang melibatkan pengembang dalam perumusan strategi pencapaian target. Ia optimistis, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, target pembangunan rumah subsidi di 2025 bisa tercapai, bahkan melampaui. “Kami siap mendukung dan berlanjut ke target berikutnya yaitu 25 ribu unit rumah pada 2026,” ujarnya.
Yulius menyampaikan sejumlah masukan, terutama mengenai kepastian insentif daerah untuk pengembang rumah MBR. Ia menyoroti pentingnya kejelasan terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini penting agar pengembang mudah memenuhi target kuota yang ditetapkan pemerintah.
Inovasi dan Kecepatan dalam Penerbitan Izin
Pada akhir Januari 2025 lalu, Penjabat Gubernur Sumut Agus Fatoni sudah menyurati para kepala daerah agar membebaskan BPHTB dan retribusi PBG. Penerbitan PBG juga harus dipercepat, paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kota Tangerang, kata Fatoni, berinovasi dengan waktu pengurusan PBG cuma 10 jam. Caranya dengan integrasi aplikasi yang on/off dan membuat prototipe 64 gambar berdasarkan luasan tanah di bawah 120 meter. “Sumut juga harus bisa berdaya saing. Lihat kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik,” ujarnya saat itu.
Kalau kepala daerah sudah mengeluarkan aturan terkait PBG, segera lakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. “Hapus BPHTB dan percepatan penerbitan PBG karena program tiga juta rumah membantu masyarakat,” kata Fatoni.
Pentingnya Kerja Sama dalam Program 3 Juta Rumah
Sementara Maruarar Sirait saat sosialisasi KPP di Kota Medan pada Kamis lalu, menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar target pembangunan tercapai dalam waktu singkat. “Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Tinggal tiga bulan lagi, harus kompak. Nanti Pak Gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah tidak hanya fokus pada penyediaan hunian, juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terbentuknya ekosistem pembangunan perumahan yang kuat.
“Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, ada penjual material, kontraktor, developer, hingga perbankan,” ujar Mauarar. “Saat ini, BRI mempermudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan.”
