Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2026
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 5,4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam APBN 2025, yaitu sebesar 5,2%. Penetapan angka tersebut disampaikan oleh Presiden dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi 2026 targetnya 5,4% atau lebih,” ujar Presiden.
Dalam Nota Keuangan tersebut, asumsi dasar ekonomi makro mencakup berbagai indikator penting seperti inflasi sebesar 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%, nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel.
Selain itu, indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,57, sementara indeks kesejahteraan petani juga direncanakan meningkat. Sebelumnya, Komisi XI DPR, dipimpin oleh Mukhamad Misbakhun, telah menyetujui usulan pemerintah terkait asumsi dasar ekonomi makro 2026 dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.
“Kesepakatan yang dicapai dalam rapat sore ini telah disetujui oleh semua pihak,” kata Misbakhun saat mengetok palu sebagai tanda persetujuan.
Asumsi yang disepakati tidak berbeda jauh dari usulan awal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Dalam dokumen tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan berkisar antara 5,2% hingga 5,8% secara tahunan (YoY), inflasi antara 1,5% hingga 3,5% YoY, nilai tukar rupiah antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, serta suku bunga SUN 10 tahun antara 6,6% hingga 7,2%.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar antara US$60 hingga US$80 per barel. Volume lifting minyak mencapai 600.000 hingga 605.000 barel per hari (rbph), sedangkan lifting gas mencapai 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph).
Penilaian Ekonom Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi
Namun, beberapa pengamat menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% terlalu optimistis. Hal ini mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menyatakan bahwa target tersebut dinilai terlalu tinggi.
“Target pertumbuhan 5,4% masih terlalu optimistis. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tidak sampai 5%. Jadi, target yang disampaikan Presiden cukup mengagetkan,” ujarnya.
Menurut Yusuf, salah satu alasan mengapa target ini dianggap terlalu tinggi adalah karena belum optimalnya kinerja sektor-sektor pendukung, termasuk industri manufaktur. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini sering kali mencatatkan pertumbuhan di bawah 5%.
“Ketika sektor industri manufaktur bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi sebenarnya, maka target tersebut bisa dicapai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini hal tersebut belum terjadi,” jelas Yusuf.
Perbandingan dengan Era Presiden Sebelumnya
Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN di DPR menjelang HUT RI 17 Agustus. Keduanya menjabat selama dua periode pemerintahan masing-masing selama 10 tahun.
Saat menyampaikan pidato perdananya terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2006, Presiden SBY menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% dari tahun sebelumnya. Dalam pemerintahan SBY, inflasi ditargetkan sebesar 8% YoY, nilai tukar rupiah sekitar Rp9.900 per dolar AS, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan sebesar 9,5%.
Sementara itu, dalam APBN 2006, pemerintahan SBY menetapkan belanja negara sebesar Rp647,6 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp625,2 triliun. Defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp22,4 triliun atau 0,7% terhadap PDB.
Di sisi lain, saat pertama kali Presiden Jokowi menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 pada 14 Agustus 2015, pemerintahan Kabinet Kerja menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% YoY, laju inflasi 4,7% YoY, nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar AS, dan suku bunga SPN negara 3 bulan sebesar 5,5%.
Harga minyak mentah Indonesia sebesar US$60 per barel, serta lifting migas sebesar 1,985 juta barel setara minyak per hari. Pendapatan negara dalam RAPBN 2016 sebesar Rp1.848,1 triliun, sedangkan total belanja negara mencapai Rp2.121,3 triliun. Defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto.
