Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan akan Dilakukan Secara Bertahap Mulai Tahun 2026
Pemerintah telah menetapkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai pada tahun 2026. Namun, penyesuaian ini tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara agar tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, penyesuaian tarif juga akan memberikan peluang bagi peningkatan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI). Meski begitu, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri dalam membayar iuran.
“Kami memberikan subsidi sebagian dari iuran peserta mandiri. Misalnya, iuran mandiri saat ini sebesar Rp 35 ribu, padahal seharusnya mencapai Rp 43 ribu. Sisanya sebesar Rp 7 ribu dibayarkan oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” ujarnya.
Dalam Buku Nota Keuangan II Tahun Anggaran 2026, pemerintah menekankan pentingnya skema pembiayaan yang seimbang antara peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama tersebut.
“Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif agar dapat menjaga keseimbangan antara masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,” tulis Sri Mulyani dalam nota keuangan tersebut.
Anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 244 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat. Termasuk dalam anggaran tersebut adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa serta iuran PBPU/BP untuk 49,6 juta jiwa senilai Rp 69 triliun.
Sri Mulyani berharap penyesuaian iuran ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk itu, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran akan dilakukan secara bertahap. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal pemerintah.
“Pendekatan bertahap ini sangat penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program,” tegasnya.
Strategi Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan
Beberapa strategi telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang menjadi fokus utama:
- Pemantauan Daya Beli Masyarakat: Pemerintah akan terus memantau tingkat daya beli masyarakat agar kenaikan iuran tidak terasa terlalu berat.
- Peningkatan Subsidi: Pemerintah akan meningkatkan subsidi untuk kelompok rentan, seperti PBPU, agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
- Kerja Sama dengan Daerah: Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penyusunan skema pembiayaan agar semua pihak memiliki tanggung jawab bersama.
- Evaluasi Berkala: Penyesuaian iuran akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Dengan strategi ini, diharapkan program JKN tetap dapat berjalan efektif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sistem kesehatan nasional tanpa mengorbankan akses layanan kesehatan yang merata.
