Desakan untuk Menghentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memberikan peringatan keras terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional segera menghentikan sementara program tersebut. Hal ini dilakukan setelah laporan tentang kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir.
“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan tidak serius,” ujar Ubaid dalam pernyataannya pada Jumat, 19 September 2025.
Menurut catatan JPPI, hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan. Namun, jumlah tersebut diyakini jauh lebih besar karena banyak sekolah maupun pemerintah daerah disebut menutupi kasus-kasus yang terjadi.
“Jika kejadian semacam ini hanya sekali, mungkin bisa disebut kesalahan teknis. Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik,” kata Ubaid.
JPPI menilai klaim pemerintah dengan jargon “zero incident” tidak sesuai kenyataan di lapangan. Menurutnya, program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” tambahnya.
Lebih lanjut, JPPI menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. “Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” katanya.
Tiga Langkah Mendesak yang Disarankan oleh JPPI
JPPI menyerukan tiga langkah mendesak yang harus segera diambil:
- Menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Ini dimaksudkan untuk mencegah penambahan korban baru dan memberi waktu bagi pihak terkait untuk mengevaluasi kondisi yang terjadi.
- Mengevaluasi tata kelola yang dikendalikan oleh Badan Gizi Nasional – Proses pengelolaan program harus ditinjau ulang agar dapat memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
- Menempatkan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program pemerintah – Kepentingan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pencapaian angka atau proyek pemerintah.
Dengan adanya laporan-laporan yang semakin meningkat, JPPI meminta pihak berwenang untuk segera bertindak. Mereka menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi pemantau.
Selain itu, JPPI juga mengajak para pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan begitu, program pendidikan dan kesehatan dapat berjalan dengan baik tanpa membahayakan kehidupan anak-anak.
