Tuduhan Dendam Politik dan Pengalihan Isu terhadap Pembongkaran Markas GRIB Jaya
Pembongkaran kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Sumatera Utara menjadi perhatian besar masyarakat. Kejadian ini dilakukan oleh pemerintah daerah, yang menimbulkan berbagai spekulasi dan tuduhan dari pihak GRIB Jaya.
Menurut Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk balas dendam politik terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia menyatakan bahwa pembongkaran markas organisasi tersebut dilakukan secara emosional. “Itu tindakan yang emosional, seperti balas dendam,” ujar Zulfikar melalui sambungan telepon.
Zulfikar menduga bahwa dendam politik itu muncul karena pada masa pemilihan kepala daerah sebelumnya, GRIB Jaya tidak memberikan dukungan kepada pasangan Bobby-Surya. Sebaliknya, GRIB Jaya mendukung calon gubernur lain, yaitu Edy Rahmayadi. “Karena kami mendukung (cagub) Edy Rahmayadi,” tambah Zulfikar.
Selain itu, Zulfikar menilai bahwa pembongkaran markas organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Hercules tersebut juga memiliki unsur pengalihan isu. Ia mengatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari dugaan korupsi pemerintah daerah Sumatera Utara. “Ini mainan politik, pengalihan isu terkait dengan dugaan korupsi pemerintah daerah Sumatera Utara,” jelasnya.
Zulfikar juga memperkirakan adanya upaya sistematis dari pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan GRIB Jaya di wilayah Sumatera Utara. “Jelas sekali ingin melumpuhkan GRIB Jaya, karena kami di Sumatera Utara sangat kuat,” katanya.
Penjelasan Gubernur Sumatera Utara
Pembongkaran kantor DPD GRIB Jaya Sumatera Utara dilakukan pada Kamis, 14 Agustus 2025. Menurut informasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kejadian ini berkaitan dengan keberadaan diskotek Marcopolo yang berada di area sekretariat GRIB Jaya. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menjelaskan bahwa tempat hiburan malam tersebut diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. “Tadi Pak Kapolda menyampaikan tempat ini dijadikan tempat transaksi narkoba,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan bahwa bangunan Diskotek Marcopolo tidak memiliki legalitas sama sekali. Ia menyebutkan bahwa tidak ada izin bangunan, seperti izin mendirikan bangunan maupun persetujuan bangunan gedung. Selain itu, tidak ada izin hiburan malam yang sah. “Tidak ada sama sekali, begitu juga dengan izin hiburan malam,” tambahnya.
Komentar dan Kontribusi
Sahat Simatupang turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Ia memberikan wawasan dan data penting yang membantu memperkaya narasi mengenai peristiwa pembongkaran markas GRIB Jaya. Dengan adanya berbagai sudut pandang, baik dari pihak GRIB Jaya maupun pemerintah daerah, masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang dinamika politik dan hukum yang terjadi di Sumatera Utara.
