Pernyataan Mantan Panglima Militer Israel tentang Korban di Gaza
Sebuah pernyataan yang mengejutkan diungkapkan oleh mantan panglima militer Israel, Herzi Halevi, mengenai jumlah korban warga Palestina di Gaza. Ia menyebut bahwa lebih dari 200.000 penduduk wilayah tersebut telah tewas atau terluka dalam serangan militer yang berlangsung sejak Oktober 2023. Pernyataan ini diberikan dalam rekaman yang dipublikasikan oleh situs web Ynet.
Halevi menegaskan bahwa serangan Israel tidak pernah terhalang oleh nasihat hukum. Ini adalah salah satu pengakuan pertama dari pihak Israel terkait angka kematian dan cedera yang mendekati data resmi Kementerian Kesehatan Gaza. Dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa, angka ini berarti 10 persen penduduk Gaza telah menjadi korban.
Jumlah korban tewas resmi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 mencapai 64.718 orang dengan 163.859 orang luka-luka. Meskipun Israel sering membantah angka-angka ini sebagai propaganda Hamas, data ini dianggap dapat diandalkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut laporan The Guardian, data intelijen militer Israel yang bocor menunjukkan bahwa 80 persen dari mereka yang tewas di Gaza hingga Mei 2024 adalah warga sipil. Halevi mengatakan, “Ini bukan perang yang lembut. Kami telah melepaskan sarung tangan sejak menit pertama. Sayangnya, tidak lebih awal.” Pernyataannya disampaikan kepada warga Ein HaBesor moshav (koperasi pertanian).
Halevi memimpin serangan militer Israel di Gaza selama 17 bulan pertama sebelum mengundurkan diri pada Maret 2024. Ia menegaskan bahwa nasihat hukum tidak pernah membatasi keputusan militernya. “Tidak sekali pun ada yang membatasi saya. Bahkan Jaksa Agung militer tidak memiliki wewenang untuk membatasi saya,” katanya.
Pernyataan Halevi menunjukkan bahwa peran penasihat hukum di Israel lebih berfungsi untuk membela legalitas tindakan militer di hadapan komunitas internasional, daripada membatasinya. Para pejabat Israel sebelumnya telah mengklaim bahwa pengacara militer terlibat aktif dalam pengambilan keputusan operasional.
“Ada penasihat hukum yang mengatakan: ‘Kami akan tahu bagaimana membela ini secara hukum di dunia,’ dan ini sangat penting bagi negara Israel,” ujar Halevi seperti dilansir Egypt Today.
Awal pekan ini, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa penerus Halevi sebagai kepala staf militer Israel, Eyal Zamir, telah mengabaikan nasihat hukum Tomer-Yerushalmi. Michael Sfard, pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, menanggapi komentar Halevi dengan menyatakan bahwa penasihat hukum militer hanya berfungsi sebagai “stempel”.
Perluasan Konflik di Kota Gaza
Pernyataan Halevi muncul di tengah meningkatnya serangan militer Israel terhadap Kota Gaza, yang merupakan rumah bagi hampir separuh dari 2,2 juta penduduk Gaza. Gelombang serangan terbaru telah menewaskan banyak warga sipil, sementara tentara menargetkan gedung-gedung tinggi dan mendorong penduduk untuk mengungsi ke “zona kemanusiaan” di Al-Mawasi di selatan.
Pasukan Israel membuat kehidupan di Gaza menjadi mustahil, menghancurkan rumah, rumah sakit, dan layanan dasar. Mereka juga menargetkan warga sipil di dekat pusat distribusi bantuan yang dioperasikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS dan Israel.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 2.484 orang tewas dan 18.117 terluka saat mencoba mengakses bantuan kemanusian sejak akhir Mei. Pada Agustus, sebuah laporan PBB secara resmi menyatakan bencana kelaparan di Gaza. Sejak itu, kementerian mencatat 420 kematian akibat kekurangan gizi dan kelaparan, termasuk 145 anak-anak, karena pembatasan ketat terhadap masuknya makanan dan pasokan kemanusiaan.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.800 warga Palestina sejak Oktober 2023, serta menghancurkan wilayah kantong tersebut yang terancam kelaparan. Israel kini menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICC) atas tindakan militer mereka di wilayah tersebut.
