
Krisis Ekonomi Membuat Warga Bangka Barat Menggantungkan Harapan pada Penambangan Rakyat
Di Kecamatan Mentok dan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, kondisi ekonomi masyarakat semakin memprihatinkan. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya ramai kini mulai menurun drastis setelah adanya kabar mengenai kedatangan Satuan Tugas (Satgas) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga, termasuk penurunan jumlah pengunjung di warung kopi yang biasanya ramai.
Banyak anak-anak terpaksa mogok sekolah karena keterbatasan biaya. Dalam situasi yang sulit ini, masyarakat mulai melihat penambangan rakyat sebagai satu-satunya pilihan untuk bisa bertahan hidup.
Suara Warga: Anak Kami Butuh Makan dan Sekolah
Seorang warga Mentok bernama Titul (40 tahun) menyampaikan perasaan prihatinnya terhadap kondisi yang dialami banyak keluarga. Ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan ruang bagi aktivitas penambangan rakyat agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup.
“Kami tidak minta banyak, hanya tambang rakyat dibuka. Anak kami mau makan dan sekolah,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa beberapa warga sempat membaca informasi bahwa masyarakat boleh bekerja di Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah. Namun, ia berharap pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bekerja di tempat lain sementara.
Titul menjelaskan bahwa sebagian warga melakukan aktivitas penambangan di kawasan Tembelok dan Keranggan atas inisiatif sendiri, bukan karena perintah dari pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa mereka siap menjelaskan apabila ada yang bertanya tentang aktivitas tersebut.
Dampak Ekonomi yang Meluas
Menurut Titul, hasil dari penambangan rakyat tidak hanya dirasakan oleh warga di sekitar lokasi tambang, tetapi juga berdampak positif pada perputaran ekonomi di Mentok dan sekitarnya. Ia menyebutkan bahwa efek dari penambangan timah di wilayah tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Tembelok, tetapi juga membantu perekonomian warga Mentok.
“Kalau ada yang menanyakan siapa yang menyuruh, kami siap datang menjelaskan. Tidak ada bos yang mengatur, hasil timah nanti akan kami jual bebas,” tegas Titul. Ia juga menambahkan bahwa para ibu rumah tangga siap menjaga aktivitas tambang rakyat bila kembali beroperasi.
Tantangan bagi Pemerintah Daerah
Desakan warga Bangka Barat mencerminkan dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan regulasi pertambangan. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga tata kelola lingkungan dan kepatuhan hukum. Di sisi lain, ribuan keluarga bergantung pada tambang timah untuk bertahan hidup.
Para pengamat menilai bahwa solusi terbaik adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, perusahaan pemilik IUP, dan masyarakat penambang. Dengan begitu, aktivitas tambang rakyat dapat berjalan secara legal, aman, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Situasi di Mentok dan Parittiga Menjadi Gambaran Nyata
Situasi di Mentok dan Parittiga menjadi gambaran nyata bagaimana kelesuan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Permintaan masyarakat agar tambang rakyat dibuka kembali menunjukkan kebutuhan mendesak akan lapangan pekerjaan alternatif.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis agar krisis ekonomi tidak semakin meluas, sekaligus memastikan pengelolaan tambang tetap sesuai aturan. Dengan demikian, masyarakat bisa tetap bertahan hidup tanpa mengorbankan lingkungan atau melanggar hukum.