Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Diperlukan untuk Mendorong Pertumbuhan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan kemungkinan pemberian stimulus ekonomi tambahan di akhir tahun ini. Ia menilai, kebijakan tersebut dapat berkontribusi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat beberapa kebijakan yang telah diterapkan dinilai masih melambat dalam memberikan dampak nyata.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa stimulus ekonomi yang telah diberikan sebelumnya perlu terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Ia menekankan bahwa fokus utama harus tetap pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri manufaktur. Namun, ia juga menyoroti adanya kendala dalam penerapan stimulus saat ini, seperti sosialisasi yang kurang optimal dan persyaratan yang rumit.
“Stimulus-stimulus yang sempat diberikan atau ditargetkan kepada usaha menengah ke bawah harus diteruskan, bahkan ditingkatkan,” ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan pengembangan energi baru terbarukan dan transformasi industrialisasi hijau. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada UMKM dan industri, tetapi juga ramah lingkungan.
Perlu Penyesuaian Kebijakan Stimulus
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai beberapa stimulus yang diberikan belum efektif. Contohnya, insentif untuk jalan tol, diskon tarif pesawat, kereta api, dan angkutan laut. Menurutnya, masyarakat kini lebih cenderung berhemat dan tidak mudah memutuskan untuk bepergian.
Ia menyarankan agar stimulus lebih tepat sasaran. Misalnya, pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor padat karya yang kini dikembangkan ke sektor lain termasuk perhotelan. Selain itu, program bantuan sosial tunai perlu diperluas dengan memastikan data penerima benar-benar valid.
“Ada juga yang memang dikembangkan dan itu bagus, seperti pajak ditanggung pemerintah untuk sektor padat karya dan sekarang dikembangkan ke sektor lainnya termasuk perhotelan,” kata Nailul.
Meningkatkan Daya Beli Kelas Menengah
Nailul juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7 hingga 8 juta per bulan. Ia menilai, langkah ini akan membantu meningkatkan daya beli kelas menengah yang saat ini sedang mengalami penurunan.
“Ketika daya beli tengah turun, cara tercepat adalah dengan bantuan seperti cash transfer,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada penguatan daya beli bisa menjadi solusi efektif untuk menggerakkan perekonomian.
Tindakan Efektif dalam Implementasi Kebijakan Fiskal
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa wacana penambahan stimulus muncul karena beberapa kebijakan yang berjalan dinilai masih melambat. Dalam rapat di Istana Kepresidenan, agenda untuk mempercepat perbaikan implementasi kebijakan fiskal dibahas secara mendalam.
“Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Ini bukan saya ngarang ya, memang kebijakannya seperti itu di dalam rapat,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang melambat antara lain berkaitan dengan belanja pemerintah serta program di luar belanja. “Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” tambahnya.
Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan fiskal dan memberikan stimulus tambahan menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
