Peran Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan harapan besar terhadap peran sektor swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih terbuka terhadap dunia usaha dengan melakukan langkah-langkah nyata. Beberapa di antaranya adalah mempermudah proses perizinan, memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
“Inflasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan dari sektor swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sambil menjaga harga tetap terkendali,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Tito menyoroti pentingnya pengelolaan belanja pemerintah daerah yang tepat waktu dan berkualitas. Belanja yang baik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus untuk aktivitas sektor swasta.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Menggerakkan Ekonomi
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan penarikan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan dapat memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan saling melengkapi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menjadi mitra proaktif bagi sektor swasta dengan tata kelola yang sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menekankan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama. Proses perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Perlu adanya pelayanan terpadu, penghapusan syarat yang tidak bernilai tambah, serta penguatan smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” katanya.
Penyempurnaan Tata Kelola Ekonomi Daerah
Josua menyarankan agar pemerintah daerah membangun tata kelola ekonomi daerah secara bertingkat. Pada level strategi, pemerintah daerah dapat menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target nasional, seperti pertumbuhan berkualitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia.
Pada level eksekusi, unit khusus di bawah Sekda perlu diberi mandat lintas perangkat daerah untuk mengawal sembilan langkah percepatan ekonomi. Langkah-langkah tersebut mulai dari realisasi belanja, investasi, pembangunan infrastruktur hingga standardisasi layanan perizinan.
Menurutnya, kebijakan proinvestasi harus diiringi dengan insentif di sektor perumahan dan konstruksi lokal. Hal ini karena sektor-sektor tersebut memiliki efek pengganda besar. Dorongan ini akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, serta memperkuat PAD dari aktivitas ekonomi turunan.
Kesimpulan
Jika pemerintah daerah menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tito dengan sungguh-sungguh, menjaga akuntabilitas, dan terbuka pada dunia usaha, maka investasi swasta di daerah akan tumbuh berkelanjutan. Sehingga, sektor swasta dapat menjadi pilar penting dalam pengendalian inflasi dan penggerak ekonomi daerah.
