Struktur Ketenagakerjaan di Sektor Energi dan Migas Indonesia
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan data mengenai struktur ketenagakerjaan di sektor energi serta minyak dan gas (migas) Indonesia berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025. Dalam acara PYC International Energy Conference 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, ia menyoroti dominasi pekerja formal dan berpendidikan tinggi di dua sektor strategis tersebut.
“Pekerja formal mendominasi sektor migas dan energi, mencapai lebih dari 85 persen. Sementara sektor lain masih didominasi pekerja informal,” ujar Amalia. Ia menjelaskan bahwa data BPS menunjukkan bahwa sebanyak 90,73% pekerja di sektor minyak dan gas merupakan pekerja formal, hanya 9,27% yang informal. Di sektor energi, 85,20% adalah pekerja formal, dan 14,80% informal. Sebaliknya, sektor lainnya mencatat dominasi 59,53% pekerja informal dan hanya 40,47% yang bekerja di sektor formal.
Amalia juga menyoroti tingkat pendidikan pekerja di sektor-sektor tersebut. Menurutnya, pekerja sektor migas dan energi didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi. Di sektor migas, 43,13% pekerja adalah lulusan SMA, 18,25% lulusan SMK, dan 25,75% lulusan perguruan tinggi. Di sektor energi, 32,02% lulusan SMK, 26,35% lulusan perguruan tinggi, sementara 31,72% dari SMA. Sebaliknya, sektor lainnya masih didominasi lulusan SMA (35,98%) dan pendidikan dasar.
“Ini menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti energi dan migas membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dibanding sektor lain,” jelas Amalia. Ia menambahkan bahwa temuan ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
“Peningkatan kompetensi, khususnya pada pendidikan vokasi dan teknis, menjadi krusial dalam mendukung transformasi energi dan pengembangan sektor migas yang berkelanjutan,” tuturnya. BPS, kata Amalia, mengharapkan temuan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Pentingnya Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Amalia menegaskan bahwa Sakernas menjadi sumber utama statistik ketenagakerjaan di Indonesia yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). “Sakernas sendiri telah dilaksanakan secara sistematis oleh BPS sejak tahun 1986 dan menjadi instrumen utama dalam memantau dinamika pasar tenaga kerja nasional,” sambung Amalia.
Masih dijelaskan Amalia, Sakernas didesain dan diimplementasikan mengacu pada standar internasional ILO, sehingga menjamin kualitas, akurasi, dan relevansi data yang dikumpulkan. “Sakernas dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Survei Februari mencakup 76.800 rumah tangga, sementara survei Agustus menjangkau lebih luas hingga 302.860 rumah tangga di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi memastikan keterwakilan dan kelengkapan data yang diperoleh.”
Dengan demikian, data yang diperoleh melalui Sakernas sangat penting untuk memahami kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang berkelanjutan.
