Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di tingkat global, negara ini berhasil melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan memperoleh tarif resiprokal sebesar 19%, yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Selain itu, kesepakatan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) juga telah disetujui, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengakses pasar Eropa.
Di tingkat domestik, pemerintah terus melakukan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pertumbuhan melalui berbagai stimulus. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi dan investasi. Dalam hal ini, Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal menjadi instrumen strategis yang sangat penting. LCT tidak hanya membantu memperkuat resiliensi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kedaulatan ekonomi berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgasnas LCT), di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/07/2025) lalu.
Kinerja yang Menggembirakan dari Satgasnas LCT
Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction terus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hingga Mei 2025, total nilai transaksi LCT mencapai USD9,4 miliar, atau lebih dari 50% dari total transaksi LCT sepanjang 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa LCT bukan sekadar alternatif teknis, melainkan telah menjadi bagian integral dari ekosistem transaksi internasional Indonesia.
Deputi Ferry, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgasnas LCT, menekankan pentingnya peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperluas adopsi LCT. BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam transaksi internasional Indonesia. Dengan mengadopsi transaksi mata uang lokal, BUMN tidak hanya memperkuat efisiensi biaya, tetapi juga mendukung stabilitas nilai tukar dan ketahanan keuangan perusahaan.
Peran BUMN dalam Pengembangan LCT
Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT ini menandai kelanjutan komitmen lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat sinergi dalam implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut strategis dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Satgasnas LCT yang telah dilakukan pada 29 Agustus 2024.
Namun demikian, jumlah entitas BUMN yang aktif menggunakan LCT masih terbatas. Oleh karena itu, Deputi Ferry mendorong agar kementerian teknis pembina BUMN lebih proaktif mendorong entitas BUMN di sektor-sektor strategis untuk mengadopsi LCT dalam kegiatan ekspor-impor, investasi, maupun transaksi dengan negara mitra. “Kita perlu menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi korporasi, bukan hanya instrumen teknis,” imbau Deputi Ferry.
Sektor Prioritas dan Sinergi Kebijakan
Porsi transaksi BUMN dalam LCT terutama berasal dari sektor energi, manufaktur, mineral dan batu bara, pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur dan logistik. Sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN tercatat sebagai pengguna aktif dengan nilai transaksi yang signifikan.
Lebih lanjut, Deputi Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi antar K/L untuk memperkuat ekosistem LCT nasional. Beberapa strategi yang perlu terus diperkuat antara lain: mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya BUMN dan sektor potensial; memetakan sektor prioritas untuk memperluas basis pengguna LCT; menguatkan pertukaran data antar instansi; dan memberikan insentif yang konkret bagi pelaku usaha pengguna LCT.
Langkah Konkret dan Pedoman Teknis Bersama
Dalam pertemuan ini, para pimpinan Komite Kerja Satgasnas LCT juga menyepakati sejumlah langkah konkret ke depan, termasuk penguatan program kerja pada tiga pilar utama, yaitu Sinergi, Insentif, dan Sosialisasi. Setiap Komite Kerja diminta menyelaraskan program kerja lintas sektor, memperkuat pertukaran data dan informasi, serta menyusun insentif yang tepat guna memperluas partisipasi pelaku usaha, termasuk BUMN, dalam ekosistem LCT.
Salah satu arahan penting yang disepakati adalah penyusunan pedoman teknis bersama dan bahan sosialisasi standar, agar setiap K/L memiliki acuan dan narasi yang seragam dalam menyampaikan kebijakan LCT kepada publik dan mitra strategis.
Potensi Masa Depan LCT
Kemenko Perekonomian meyakini bahwa penguatan peran BUMN dalam LCT dapat menjadi faktor penting dalam memperluas adopsi penggunaan mata uang lokal di Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya kerja sama LCT dengan negara mitra, seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab, serta perluasan cakupan transaksi ke sektor investasi portofolio dan ritel digital, peluang pemanfaatan LCT juga akan makin terbuka lebar.
“Momentum positif ini harus terus kita jaga. Dengan memperkuat peran BUMN dalam ekosistem LCT nasional, kita tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang,” tutup Deputi Ferry.
