Penjelasan Menteri Keuangan Mengenai Realisasi Anggaran Pendidikan
Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai alasan realisasi anggaran pendidikan Indonesia tidak pernah mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanyaan ini muncul setelah Dolfie menanyakan capaian anggaran pendidikan pada tahun 2024.
Dolfie awalnya bertanya tentang realisasi anggaran pendidikan pada 2024. Ia menyampaikan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2007 terkait alokasi minimal 20 persen APBN, anggaran pendidikan tetap tidak berubah signifikan. Ia menunjukkan data bahwa pada 2022, realisasi anggaran pendidikan hanya 15 persen dari APBN, naik menjadi 16 persen pada 2023, dan 17 persen pada 2024. Dolfie juga memperkirakan bahwa realisasi pada 2025 akan tetap sekitar 17 persen.
Ia menyoroti bahwa bahkan setelah beberapa kali pergantian presiden, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, realisasi anggaran pendidikan tetap tidak mencapai target 20 persen. Dolfie menyarankan agar pemerintahan baru saat ini dapat meningkatkan serapan anggaran pendidikan secara lebih signifikan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa perhitungan alokasi 20 persen tersebut tidak bisa dilihat secara kaku. Menurutnya, ada pembilang dan penyebut dalam perhitungan tersebut. Belanja negara menjadi penyebut, sehingga jika penyerapan belanja modal rendah, maka 20 persen tersebut bisa terlewati. Ia juga menyebutkan bahwa belanja barang dan perjalanan dinas serta program-program lainnya memiliki penyerapan yang bisa berfluktuasi.
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa ada komponen seperti subsidi dan kompensasi yang penggunaannya bisa naik atau turun. Ia menegaskan bahwa desain RUU APBN memang mengarah pada 20 persen, namun keberhasilannya bergantung pada beberapa komponen yang bergerak.
Dolfie kemudian menanyakan apakah uang yang tidak terserap bisa digunakan untuk memperkuat pendidikan. Ia memperkirakan nilai yang tidak terserap sekitar Rp 80 triliun. Jika digunakan untuk program pendidikan, seperti Makan Bergizi Gratis, maka dampaknya akan sangat besar. Namun, jika target 20 persen tetap tidak tercapai, maka sistematisnya alokasi anggaran memang sengaja tidak mencapai target.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang tidak terserap ditaruh di pembiayaan. Ia mengingatkan kejadian pada September 2024 ketika realisasi anggaran belum mencapai 20 persen, sehingga K/L diberikan belanja tambahan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan hati-hati dan berkualitas. Jika anggaran pendidikan dipaksakan habis 20 persen dari APBN, akan ada risiko penggunaan yang tidak bertanggung jawab.
Ia mencontohkan bahwa sekolah dengan pagar yang masih layak bisa saja diganti hanya karena ada anggaran yang harus dibelanjakan. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa puluhan triliun uang negara tidak mungkin dibelanjakan dalam waktu singkat. Ia menekankan pentingnya indikator penggunaan anggaran yang efisien, ekonomis, serta bertanggung jawab.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa mekanisme ini telah dipertimbangkan secara matang. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan K/L dan pihak terkait untuk memastikan kualitas belanja yang baik, tata kelola yang baik, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran.
