Kebijakan Larangan Study Tour di Jawa Barat Mengundang Pro dan Kontra
Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai larangan pelaksanaan study tour bagi siswa kini menjadi perbincangan hangat. Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan reaksi dari kalangan pendidikan, tetapi juga para pelaku usaha pariwisata yang merasa terdampak secara langsung.
Study tour, yang biasanya menjadi bagian penting dalam kegiatan pembelajaran siswa, kini dilarang untuk dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi sebagai upaya untuk mengurangi beban keuangan orang tua siswa. Ia berargumen bahwa dengan melarang study tour, masyarakat akan lebih sadar dalam penggunaan uang saku dan tidak lagi meminjam uang untuk keperluan sekolah.
Namun, kebijakan ini justru memicu protes dari para pelaku usaha pariwisata. Mereka khawatir bahwa larangan tersebut akan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka. Study tour sering kali menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi pelaku usaha transportasi dan jasa wisata, termasuk sopir bus dan kernet. Tanpa study tour, banyak dari mereka akan kesulitan mendapatkan pelanggan.
Aksi Demonstrasi dari Pelaku Pariwisata
Pada Senin (21/7/2025), sejumlah sopir bus, kernet, dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menyampaikan tuntutan agar kebijakan larangan study tour dicabut. Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudarja, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena kondisi yang semakin sulit bagi para pelaku usaha.
“Kami hanya meminta satu hal, yaitu agar larangan study tour dicabut. Karena kebijakan ini sangat memberatkan kami,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa upaya, seperti audiensi dan mengirim surat kepada gubernur. Namun, hingga saat ini belum ada respon yang signifikan.
Herdi menegaskan bahwa para pelaku usaha sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait, tetapi hingga bulan Mei 2025, surat yang dikirimkan masih belum mendapat tanggapan. Ia berharap Gubernur dapat segera bertemu dengan para pengusaha untuk membahas masalah ini secara langsung.
Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Melarang Study Tour
Dedi Mulyadi memberikan alasan mengapa ia memutuskan untuk melarang study tour. Menurutnya, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban keuangan orang tua siswa. Ia mengatakan bahwa banyak keluarga miskin yang harus meminjam uang untuk biaya study tour, padahal uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.
“Strategi saya adalah untuk menekan masyarakat agar tidak meminjam uang atas nama sekolah,” kata Dedi. Ia juga menyarankan agar siswa menggunakan pola MBG (makan bergizi gratis) atau membawa bekal dari rumah. Dengan demikian, uang saku yang biasanya digunakan untuk study tour bisa ditabungkan dan digunakan untuk keperluan lain di masa depan.
Meski begitu, Dedi tetap mempertahankan kebijakannya meskipun kini dirinya didemo oleh para pelaku usaha pariwisata. Ia percaya bahwa efisiensi biaya selama masa sekolah akan bermanfaat jangka panjang, baik bagi siswa maupun orang tua.
Tantangan di Tengah Perdebatan
Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, larangan study tour dianggap sebagai langkah bijak untuk menghemat pengeluaran. Di sisi lain, para pelaku usaha merasa terancam karena pendapatan mereka turun drastis.
Mencari solusi yang seimbang antara kedua pihak ini menjadi tantangan besar. Bagaimana caranya agar kebijakan bisa diterapkan tanpa merugikan pelaku usaha? Apakah ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan?
Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak gubernur mengenai kemungkinan revisi kebijakan. Para pelaku usaha tetap berharap agar Gubernur bisa segera menemui mereka dan membuka ruang dialog untuk mencari jalan tengah.
