Pengusaha Bus Pariwisata di Depok Alami Penurunan Omzet yang Signifikan
Pengusaha bus pariwisata di Kota Depok, Jawa Barat, mengalami penurunan omzet yang sangat besar dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan sekolah mengadakan kegiatan study tour.
Rachmat, pemilik Perusahaan Otobus (PO) PT Smindo Trans, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut cukup signifikan. Ia menyatakan bahwa omzet perusahaan mereka turun sekitar 50 persen akibat penurunan penyewaan bus dari sekolah-sekolah.
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, bus pariwisata milik Rachmat bisa melayani study tour selama 20 hingga 25 hari dalam sebulan. Namun, setelah kebijakan tersebut berlaku, jumlah hari pelayanan hanya mencapai tujuh hingga 15 hari saja.
Menurut Rachmat, hal ini terjadi karena adanya pembatasan yang diberlakukan. Ia mengatakan bahwa pada masa pascakebijakan tersebut, bus hanya bisa melayani penumpang selama tujuh hari maksimal, dengan angka tertinggi mencapai 15 hari. Hal ini terjadi karena masih ada permintaan dari wilayah Jakarta.
Rachmat menilai bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kurang tepat. Menurutnya, Dedi tidak perlu melarang study tour, tetapi cukup tidak mewajibkan. Ia berpandangan bahwa jika study tour dilarang, maka akan berdampak buruk bagi sektor pariwisata dan pelaku usaha.
“Kalau menurut saya kebijakannya itu kurang tepat ya, dalam artian seharusnya tidak melarang, namun tidak mewajibkan juga gitu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketika ada sekolah yang ingin melakukan kegiatan di luar, seperti field trip atau wisata edukasi, seharusnya diperbolehkan. Dengan demikian, dampak negatif yang terjadi saat ini bisa diminimalkan.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melarang sekolah mengadakan study tour. Ia memberikan alasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keluarga dari beban finansial dan memastikan keselamatan siswa.
Pada Senin (21/7/2025), massa dari pelaku sektor pariwisata di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jabar. Mereka mendesak Dedi Mulyadi untuk mencabut larangan study tour yang tercantum dalam poin ketiga Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
Aksi ini dilakukan karena larangan study tour dinilai telah mematikan sektor pariwisata, mulai dari sopir bus hingga pelaku UMKM. Banyak pengusaha yang merasa terganggu akibat kebijakan ini, terutama yang terkait langsung dengan kegiatan study tour.
Dampak dari larangan tersebut dirasakan secara langsung oleh para pelaku bisnis pariwisata. Banyak dari mereka mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, sehingga mengancam kelangsungan hidup usaha mereka.
Beberapa pengusaha menyatakan bahwa study tour bukan hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak pihak. Dengan adanya larangan, banyak pekerjaan yang hilang, termasuk di bidang transportasi dan jasa pariwisata lainnya.
Oleh karena itu, para pelaku sektor pariwisata berharap agar kebijakan ini dapat direvisi atau dicabut. Mereka berharap agar pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, serta menjaga keseimbangan antara keselamatan siswa dan keberlanjutan sektor pariwisata.
