Penjelasan Hasto Kristiyanto Mengenai Kasus Harun Masiku
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa masih buronnya Harun Masiku adalah tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menuntut KPK segera menangkap Harun Masiku karena dalam persidangan yang lalu, penyelidik KPK telah mengetahui keberadaan sang buronan.
“Di persidangan ini, saya sudah meminta agar Harun Masiku segera ditangkap sehingga proses hukum ini menjadi lebih adil dan berkeadilan,” ujar Hasto saat membacakan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.
Hasto tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaannya. Ia menjelaskan bahwa penjelasan berlapis telah diungkapkan mulai dari dalil Pasal 21 sebagai delik materiel serta asas lex scripta (hukum yang tertulis), lex certa (hukum yang jelas), dan lex previa (undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif) dalam hukum pidana yang tidak memungkinkan adanya makna ekstensif. Oleh karena itu, penyelidikan tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDIP, menjadi buronan sejak awal 2020 dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu pada 8 Januari 2020. Wahyu ditangkap karena diduga menerima suap dari Harun untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kiemas, anggota DPR RI dari PDIP yang meninggal dunia.
Dalam operasi ini, delapan orang ditangkap dan empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku. Namun, Harun berhasil menghilang sebelum tertangkap. Jejak terakhirnya terpantau di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), tetapi upaya penangkapan oleh penyidik KPK terhalang. Hingga kini keberadaan Harun masih misterius.
Harun disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Hasto Kristiyanto. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka karena uang untuk menyuap Wahyu berasal dari dia. Selain itu, KPK juga menyatakan Hasto melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun kabur dan merendam telepon selulernya. KPK juga menyatakan Hasto Kristiyanto mempengaruhi sejumlah saksi kasus Harun Masiku agar tidak menceritakan fakta sebenarnya saat menjalani pemeriksaan.
Proses Hukum dan Tanggung Jawab Hasto
Dalam persidangan, Hasto memberikan penjelasan terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa semua tindakannya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut Hasto, tidak ada indikasi tindakan ilegal yang dilakukannya dalam kasus ini. Ia menilai bahwa KPK terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan aspek hukum secara menyeluruh.
Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses hukum. Ia berharap agar setiap pihak dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, proses hukum akan berjalan dengan adil dan tidak melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Komentar Masyarakat dan Reaksi Publik
Reaksi masyarakat terhadap kasus ini sangat beragam. Beberapa pihak menilai bahwa KPK harus lebih aktif dalam menangkap Harun Masiku agar kasus ini segera terselesaikan. Sementara itu, sebagian lainnya menilai bahwa Hasto Kristiyanto harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Pengawasan publik terhadap kasus ini juga semakin meningkat, terutama terkait dengan peran partai politik dalam proses hukum. Masyarakat menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Kasus Harun Masiku dan peran Hasto Kristiyanto dalamnya menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dan media. Proses hukum yang sedang berlangsung menunjukkan betapa kompleksnya kasus korupsi di Indonesia. Dengan adanya tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan. Di sisi lain, Hasto Kristiyanto tetap mempertahankan pendiriannya bahwa dirinya tidak terbukti melakukan tindakan ilegal. Dengan demikian, proses hukum akan terus berjalan dengan harapan mendapatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
