Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ke Desa Ender
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan kunjungan ke Desa Ender di Kabupaten Cirebon. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dialami masyarakat setempat.
Salah satu warga yang menyampaikan keluhannya adalah Kusnali, seorang nelayan yang merasa khawatir karena tidak memiliki perlindungan saat bekerja di laut. Ia meminta pemerintah agar memberikan bantuan kepada para nelayan agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan aman.
“Kami memohon agar BPJS Ketenagakerjaan juga bisa diberlakukan bagi nelayan. Karena sering terjadi musibah di laut, seperti kapal tenggelam akibat ombak besar. Bahkan ada orang yang sakit atau jenazahnya tidak ditemukan, tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah,” keluh Kusnali.
Menko Muhaimin merespons keluhan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah selalu hadir untuk melindungi semua pekerja, baik formal maupun informal, termasuk para nelayan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk memastikan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kita sedang berusaha agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi agar semuanya mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Menko Muhaimin.
Ia menambahkan bahwa perlindungan tersebut bisa diperoleh dengan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Yang mampu tetap membayar, sementara yang tidak mampu pasti kita carikan jalan,” tambahnya.
Di wilayah Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah telah memulai skema bantuan iuran bagi lebih dari 2.000 nelayan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh nelayan dapat mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak konstitusi bagi seluruh warga negara, khususnya para pekerja. Namun, sesuai prinsip gotong royong, setiap peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib membayar iuran.
Besaran iuran cukup terjangkau, mulai dari Rp16.800 per bulan atau sekitar 500-700 rupiah per hari. Bagi nelayan yang mampu, pihaknya mendorong agar segera mendaftar melalui berbagai kanal seperti kantor cabang, agen perbankan, kantor pos, e-commerce, dan lainnya.
Dengan terdaftar, nelayan akan mendapatkan berbagai manfaat yang dapat menjadi jaring pengaman bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres 8/2025.
Jika terjadi kecelakaan saat bekerja di laut, atau musibah lainnya, nelayan yang terdaftar bisa mendapatkan perawatan sampai sembuh. Jika dalam masa penyembuhan nelayan tersebut belum bisa kembali melaut, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja sebagai pengganti upah harian.
Perlindungan untuk Keluarga Nelayan
Jika nelayan meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan manfaat sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, manfaat yang diberikan sebesar Rp42 juta.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beasiswa untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, dengan total nilai maksimal Rp174 juta. Ini bertujuan agar anak-anak tidak putus sekolah akibat kehilangan orang tuanya.
“Inilah bukti negara hadir memastikan para pekerja terlindungi sehingga mereka bisa bekerja keras tanpa cemas dan saat terjadi risiko, keluarganya tetap terjamin dan tidak jatuh dalam kemiskinan baru,” jelas Pramudya.
Pihaknya menyambut baik kegiatan rembug warga tersebut. Melalui sinergi antar lembaga, semakin banyak masyarakat dan pekerja yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi diri dan keluarga.
