Antrean Kendaraan di Pelabuhan Ketapang Mengganggu Distribusi Logistik dan Mobilitas Masyarakat
Beberapa hari terakhir, antrean kendaraan yang sangat panjang menuju Pelabuhan ASDP Ketapang di Banyuwangi telah menyebabkan kemacetan yang signifikan. Hal ini menimbulkan dampak luas terhadap distribusi logistik serta mobilitas masyarakat, khususnya di jalur penting antara Pulau Jawa dan Bali.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi tetapi juga sosial. Ia menekankan bahwa kemacetan yang terjadi telah menghambat kelancaran arus barang dan pergerakan masyarakat antar pulau.
Gapasdap menyampaikan kekhawatiran mereka atas kondisi antrean kendaraan logistik dan penumpang yang terjadi di area dekat pelabuhan. Menurut Khoiri, penyebab utama dari antrean tersebut adalah penundaan keberangkatan 15 unit kapal KMP hasil modifikasi dari kapal LCT. Penundaan ini terjadi setelah adanya uji petik mendadak oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Dermaga Tidak Layak, Modifikasi Jadi Pilihan
Gapasdap menilai bahwa kondisi dermaga LCM di Ketapang saat ini sangat terbatas dan tidak layak digunakan oleh kapal KMP murni. Oleh karena itu, modifikasi kapal LCT menjadi KMP dilakukan sebagai upaya adaptif untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasional.
“Modifikasi dilakukan secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan keselamatan, efisiensi, dan urgensi pelayanan publik di lintasan tersibuk di Indonesia ini,” ujar Khoiri.
Ia menegaskan bahwa semua proses modifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas berwenang. Kapal-kapal tersebut telah melewati survei, penghitungan stabilitas, serta dilengkapi sertifikat dari BKI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Selain itu, setiap kapal yang beroperasi sudah memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP, yang hanya dikeluarkan setelah pemeriksaan aspek teknis dan keselamatan dilakukan.
Keselamatan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Gapasdap juga menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menangani isu keselamatan pelayaran. Mereka menilai bahwa tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada operator kapal.
“Sangat disayangkan, setiap kali terjadi insiden, tanggung jawab seolah hanya dibebankan kepada operator dan kapalnya saja, tanpa melihat kondisi infrastruktur dan sistem pengawasan,” kata Khoiri.
Ia menyatakan bahwa pelarangan mendadak terhadap 15 kapal tanpa masa transisi dan komunikasi yang memadai telah menimbulkan efek domino seperti kemacetan panjang, gangguan distribusi logistik nasional, hingga kerugian ekonomi. Gapasdap menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, BKI, dan KSOP guna mencari solusi jangka pendek dan panjang. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah penyesuaian desain dermaga agar kapal-kapal sesuai standar teknis bisa kembali beroperasi.
Aksi Blokade Sopir Truk Tronton
Sebelumnya, pada Rabu (16/7/2025), sekelompok sopir truk tronton melakukan aksi blokade di pintu keluar Pelabuhan Ketapang. Aksi ini berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 11.00 WIB dan menyebabkan operasional pelabuhan lumpuh sementara. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari pemblokiran yang sempat terjadi pada pagi hari.
