Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK, Kasus Korupsi di BRI, dan Proses Pemberkasan NIP PPPK
Prosesi Pelantikan Ribuan Honorer Menjadi PPPK, Simbol Perjuangan Panjang
Sebanyak 3.941 honorer yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, resmi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelantikan ini dilakukan oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra di Alun-alun Kota Gianyar pada Kamis (10/7).
Dalam prosesi pelantikan tersebut, sebanyak 395 orang tenaga kesehatan, 2.939 orang tenaga teknis, dan 607 orang tenaga guru berhasil diambil sumpah janji dan dilantik. Bupati I Made Mahayastra menyampaikan selamat kepada para peserta pelantikan, yang telah melewati proses seleksi yang cukup panjang.
Prosesi ini tidak hanya menjadi momen penting bagi para honorer, tetapi juga menjadi simbol perjuangan mereka dalam menembus batas status kepegawaian yang selama ini terasa begitu jauh dari harapan.
KPK Mengungkap Masalah di BRI: Skor Integritas Rendah dan Rawan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain melakukan penindakan hukum, KPK juga memperkuat sistem pencegahan korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan disalahgunakan.
BRI dianggap sebagai salah satu BUMN yang memiliki skor integritas rendah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Meski demikian, KPK menilai ini sebagai komitmen awal yang positif untuk perbaikan berkelanjutan, khususnya di bidang pengadaan dan pelayanan.
Khofifah Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah, Tetap Tenang
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, masih tersenyum setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Polda Jatim. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang berasal dari APBD Jawa Timur.
Khofifah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov Jatim sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Meski ada dugaan korupsi, ia tetap menunjukkan sikap tenang dan percaya diri.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Dilakukan Bertahap
Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sedang mengkaji alokasi anggaran untuk pengangkatan 5.000 pegawai yang belum berstatus PPPK Penuh Waktu. Ribuan honorer atau non-ASN tersebut akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu terlebih dahulu.
Namun, untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memastikan kesiapan anggaran dan sistem administrasi yang memadai.
Honorer R3T Diminta Mengisi DRH untuk Pemberkasan NIP PPPK Jabatan Tampungan
Para honorer yang masuk kategori R3T di lingkup Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, diminta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. Dalam pengumuman nomor: 800.1.2.2/685/BKDPSDM/KPH/2025, ditegaskan bahwa pelamar yang dinyatakan memiliki kode RT3 harus mengisi DRH.
Para honorer R3T kemudian diminta untuk melengkapi dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN BKN masing-masing pada periode 10 hingga 25 Juli 2025. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelengkapan administrasi sebelum pencairan NIP PPPK dilakukan.
