Pemutakhiran Data Penerima Bansos dan Cara Mengecek Statusnya
Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap 3 pada Juli 2025. Penyaluran ini dilakukan melalui dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Proses penyaluran bansos ini dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
Dalam rangka meningkatkan akurasi data penerima bansos, pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkala. Proses ini menghasilkan penghapusan sebanyak 1,9 juta nama penerima yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Alasan Pemerintah Melakukan Revisi Data
Salah satu alasan utama pemerintah merevisi data penerima bansos adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam pendataan. Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berhasil mengidentifikasi sejumlah nama yang tidak layak menerima bansos. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, revisi ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga yang lebih berhak.
“Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dari 1,9 juta nama yang dihapus, sebagian besar berada di Desil 6 sampai 10, yaitu keluarga yang memiliki kondisi ekonomi sedang hingga cukup. Dengan demikian, bantuan akan dialihkan ke keluarga dengan kondisi ekonomi lebih rendah.
Selain itu, pemerintah juga menemukan adanya penyalahgunaan bansos. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa beberapa penerima bansos terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online dan pendanaan terorisme. Temuan ini didapat setelah PPATK melakukan pemadanan data NIK penerima bansos dengan transaksi mencurigakan.
“Dari temuan tersebut, lebih dari 100 orang teridentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme,” kata Ivan. Selain itu, ada pula NIK penerima bansos yang terkait dengan tindakan pidana korupsi. Dengan demikian, pemerintah akan mempertimbangkan pencoretan penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka masih termasuk penerima bansos, pemerintah menyediakan dua cara mudah:
Melalui Situs Resmi Kemensos
Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa domisili Anda. Masukkan nama lengkap sesuai KTP dan kode CAPTCHA. Setelah itu, klik “Cari Data”. Jika nama Anda termasuk penerima bansos, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan yang diterima.Melalui Aplikasi “Cek Bansos”
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store. Masuk ke aplikasi dan pilih menu “Cek KKS”. Isi NIK dan Nomor KK, lalu klik “Cari” atau “Cek”. Jika terdaftar, sistem akan menampilkan saldonya.
Besaran Bantuan Sosial yang Cair
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk membantu sekitar 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2025. Setiap KPM akan menerima Rp 200.000 per bulan, dicairkan setiap tiga bulan sekali, sehingga totalnya Rp 600.000 per tahap.
Untuk PKH, bantuan disalurkan empat kali dalam setahun dengan besaran berbeda untuk setiap kategori penerima:
- Ibu hamil: Rp 3.000.000/tahun diterima Rp 750.000 per tahap
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000 diterima Rp 750.000 per tahap
- Siswa SD: Rp 900.000 diterima Rp 225.000 per tahap
- Siswa SMP: Rp 1.500.000 diterima Rp 375.000 per tahap
- Siswa SMA: Rp 2.000.000 diterima Rp 500.000 per tahap
- Disabilitas berat: Rp 2.400.000 diterima Rp 600.000 per tahap
- Lansia 60 tahun ke atas: Rp 2.400.000 diterima Rp 600.000 per tahap
Dengan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, pemerintah berharap dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
