PT Pos Indonesia atau PosIND, selama 2024, telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tanah air. Adapun, total nilai dari bantuan tersebut mencapai Rp15,6 triliun.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan realisasi penyaluran itu mencapai 96% dari target yang ditetapkan.
“Tak dipungkiri, kami masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi bansos. Salah satu tantangan utama adalah pemutakhiran data penerima,” ujar Haris.
Ia mengatakan proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Namun Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos, guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Selain itu, perseroan juga mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit, sehingga bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan
Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024.
“Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu,” imbuhnya.
Haris menjelaskan seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan, otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
“Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan,” jelas dia.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi proses penyaluran bansos. Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik.
“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tandas Haris. (Ant/E-3)
