IndonesiaDiscover –
TEMUAN beberapa pengembang rumah subsidi nakal yang dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pembangunan yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengaku terkejut dengan laporan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, pada Kamis (13/2), yang menyebut adanya pengembang yang membangun rumah subsidi dengan kualitas buruk.
Junaidi mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan oleh Kementerian PKP dalam melabeli pengembang sebagai nakal. Ia menilai kementerian seharusnya tidak terburu-buru menyampaikan temuan tersebut ke media karena dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi industri perumahan subsidi.
“Sampai sekarang saya belum mengerti apa kriteria pengembang nakal itu? Ini seakan-akan horor sekali terhadap pengembang. Ini bisa merugikan ekosistem pengembang. Kita ini mitra strategis pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Junaidi dalam keterangannya, Jumat (21/2).
Menurutnya, apabila ada permasalahan terkait pengembang rumah subsidi, sebaiknya Kementerian PKP mengajak dialog dengan asosiasi pengembang dan memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi ke publik. Ia menegaskan bahwa para pengembang telah berkontribusi besar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lebih lanjut, Junaidi juga mengingatkan bahwa masih banyak pengembang rumah subsidi yang memiliki dedikasi tinggi dan prestasi baik dalam penyediaan perumahan bagi MBR. Ia mencontohkan Vista Land Group, yang dinilai berprestasi dalam penyediaan rumah subsidi dan mendapatkan berbagai penghargaan dari BTN serta Apersi.
“Banyak juga anggota kita yang prestasinya bagus, salah satunya Vista Land Group yang berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BTN dan asosiasi. Vista Land Group ini aset Apersi yang patut dicontoh karena prestasinya sangat bagus. Pengembang ini perlu kondisi yang kondusif agar investasi bisa berkembang untuk negeri ini,” tambahnya.
Junaidi juga menyoroti keberhasilan Vista Land Group dalam realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi. Ia menyebut bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, realisasi akad kreditnya rata-rata mencapai lebih dari 4.000 unit rumah (subsidi dan non-subsidi) per tahun secara nasional.
Oleh karena itu, Junaidi berharap agar Kementerian PKP lebih mendukung dan mendorong pengembang rumah subsidi dalam meningkatkan kinerjanya, alih-alih membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang. Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan pengembang dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. (Z-10)
