ANGGOTA Komisi VI DPR Mufti Anam menilai langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas anggaran fasilitas pimpinan BUMN hingga 70% sudah tepat. Budaya kerja di BUMN juga dinilai lebih efektif dan efisien beberapa tahun terakhir.
“Sebelum ada kebijakan efisiensi yang diarahkan presiden, Kementerian BUMN ini sudah melakukan efisiensi, dan kembali melakukan efisiensi sesuai amanat presiden,” ucap Anam dalam rapat kerja di Gedung DPR, dikutip Jumat (14/2).
Anam berharap langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Ia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai seorang striker dalam tim sepak bola.
“Ibaratnya, untuk mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak murah. Namun dengan striker yang hebat, maka akan bisa mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya bisa semakin optimal,” ujar legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Anam mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Anam tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.
“Saya tidak bisa membayangkan, sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun satu persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” kata Anam.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Yulisman juga menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek di Kementerian BUMN. Termasuk, perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.
“Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54%. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70% juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.
Menurutnya, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.
“Pak Erick sudah lama menerapkan efisiensi, dan ini terbukti efektif. Penyederhanaan jumlah BUMN adalah contoh nyata bagaimana efisiensi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan-perusahaan negara,” kata Yulisman.
Yulisman berharap langkah-langkah efisiensi ini terus diperkuat agar BUMN semakin sehat dan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Menteri BUMN Erick Thohir berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini dilakukan Komisi VI DPR. Erick mengaku akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai efisiensi anggaran Kementerian BUMN.
“Terima kasih Komisi VI DPR yang terus bersinergi dengan kami sehingga banyak sekali program-program yang sukses memastikan pelayanan kepada masyarakat itu terjadi,” kata Erick.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN melakukan langkah efisiensi dalam operasionalnya. Erick mengungkapkan pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 sebesar Rp277,5 miliar, dengan rincian Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar untuk dukungan manajemen.
“Alhamdulillah, kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100%, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp215 miliar,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta.
Erick menyampaikan efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional. Seperti pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70%, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54%, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) sebesar 41%, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90%, pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43%, efisiensi pemakaian gedung hingga 39%.
“Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50% yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” ucap Erick.
Erick menyatakan Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66%. Erick menyebut efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
“Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66%,” ujar Erick. (P-4)
