KETUA MPR Ahmad Muzani menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% tak perlu diubah. Bahkan, tak perlu untuk dihapus menjadi 0%.
“Kami berharap apa yang sekarang sudah kita putuskan, yakni parliamentary threshold 4%, yaudah gitu. Jadi jangan ubah-ubah-ubah, nanti malah membingungkan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).
Menurut Muzani, peluang ambang batas parlemen dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memungkinkan. Namun, saat ini penting untuk berpegang pada aturan yang ada.
“Kita masih berpegang pada apa yang sekarang berlaku sekarang. Kita tidak berprasangka kemungkinan-kemungkinan, karena kemungkinan itu belum terjadi,” ucap Muzani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu mengatakan DPR juga belum bicara soal peluang perubahan ambang batas parlemen. “Ya saya kira bukan hanya itu, tapi kalau DPR kan berpegang kepada formal apa yang sudah disepakati,” ujar Muzani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara pembatalan ambang batas parlemen usai MK memutuskan menghapus presidential threshold. Dia menyebut peluang ambang batas parlemen dihapus sebagai konsekuensi dari putusan MK.
“Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Selasa (14/1).
