KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyindir pihak atau pejabat yang mengkritisi program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Ia menuturkan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang baru mulai berjalan di awal 2025 memiliki manfaat positif.
Dampaknya itu antara lain perputaran ekonomi yang besar, mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak dan menekan kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini disampaikan saat acara Semangat Awal Tahun 2025 (SAT 2025) di IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).
“Sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, lihat dulu program ini berjalan. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia menjabat, dia juga maling. Program ini memiliki perputaran ekonomi dan bisa mengurangi stunting dan kemiskinan,” ujar Luhut.
Dari perhitungan Luhut, perputaran ekonomi program makan bergizi gratis di satu desa mencapai Rp9 miliar per tahun. Hal ini didapat dari rantai pasok bahan baku makanan dan keterlibatan bisnis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Kami hitung-hitung ya akan ada dana berputar di desa itu Rp8-9 miliar tahun-tahun, ini angka yang besar,” ucapnya.
“Mungkin banyak dari masyarakat yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu, harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya,” tambahnya.
Sebelumnya, Lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengemukakan, sebanyak 46% masyarakat Indonesia khawatir penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) tidak berjalan efisien. Sementara, empat dari sepuluh responden mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya.
Ini disampaikan peneliti Celios Bakhrul Fikri dalam konferensi pers peluncuran laporan bernama Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis, dikutip Sabtu (4/1). Ia menyebut ketakutan masyarakat tersebut lantaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada Senin, (6/1), melibatkan banyak pihak. Mulai dari penyedia bahan pangan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain.
Tanpa pengawasan yang ketat, katanya, ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi proses pengadaan, seperti menaikkan harga atau menyelewengkan dana untuk keuntungan pribadi.
“Studi kami mengungkapkan bahwa 46% responden ternyata khawatir terhadap adanya penyaluran MBG yang tidak efisien,” katanya. (Z-9)
