CHIEF India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari meramalkan program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Program makan siang gratis (mid-day meal scheme) yang telah diterapkan di India bisa menjadi contoh.
Dalam Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment & Economic) Outlook 2025, Kamis (9/1), Pranjul menyebut program di India telah dilaksanakan hampir tiga dekade dan dapat menyerap tenaga kerja yang besar serta bisa berkontibusi pada perekonomian negara tersebut.
“Ada pengalaman di negara lain, terutama India. Skema seperti makanan gratis mampu memperkuat tenaga kerja dan membuatnya lebih produktif dalam pertumbuhan ekonomi. Saya pikir hal ini dapat dicapai dan India ialah contoh yang baik,” imbuhnya.
Ia menjelaskan program makan makan siang gratis di India dikatakan tidak menyedot biaya besar karena bahan baku yang disediakan dari lokal. Setiap siswa di sana menerima makanan dari bahan baku lokal yang tersedia secara musiman. Langkah tersebut pun dinilai mampu menekan biaya secara signifikan.
“Serta, bisa meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan berbagai pencapaian pendidikan bisa diraih,” imbuhnya.
“Jadi, jika dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Prajul.
Kendati demikian, ia menyebut terdapat tantangan besar dalam skema makanan gratis yakni cara pemerintah dan stakeholder terkait dapat menyajikan makanan yang benar-benar memenuhi kandungan gizi baik kepada para siswa dan ibu menyusui. Selain itu, tidak membuat anggaran pemerintah boncos dalam menjalankan program prioritas pemerintahan Prabowo itu.
Seperti diketahui program makan bergizi gratis di Indonesia menelan anggaran sebesar Rp71 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
“Tantangan besar dalam skema makanan gratis ialah menjadikan makanan itu bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak. Namun pada saat yang bersamaan tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi,” pungkasnya. (Z-2)
