KASUS korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, terdakwa dugaan rasuah dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, akhirnya mencapai babak akhir.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis. Berikut adalah rangkaian perjalanan kasus ini hingga putusan:
1. Awal Kasus
Kasus ini bermula dari dugaan praktik korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvey Moeis bersama sejumlah pihak lainnya.
Harvey, yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan usaha tambang PT Timah Tbk, diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp300 triliun.
2. Penyelidikan dan Penetapan Tersangka
Pada pertengahan 2023, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyelidikan atas dugaan korupsi besar di sektor tambang.
Setelah mengumpulkan bukti, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka utama. Penyidik mengungkap adanya aliran dana mencurigakan yang mengarah pada praktik tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
3. Dakwaan dan Persidangan
Pada awal 2024, persidangan Harvey Moeis dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Harvey dengan beberapa pasal berat, yaitu:
- Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 18.
- Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam persidangan, jaksa memaparkan bukti-bukti berupa dokumen transaksi keuangan dan kesaksian sejumlah saksi, yang menguatkan dugaan keterlibatan Harvey dalam kasus ini.
4. Tuntutan Jaksa
Pada November 2024, JPU menuntut Harvey Moeis dengan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar.
Jaksa juga mengajukan hukuman tambahan dua tahun penjara apabila Harvey tidak mampu membayar uang pengganti.
5. Putusan Hakim
Pada Senin, 23 Desember 2024, Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto membacakan vonis terhadap Harvey Moeis:
- Pidana Penjara: 6 tahun dan 6 bulan.
- Denda: Rp1 miliar, dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan.
- Uang Pengganti: Rp210 miliar, dengan batas waktu pembayaran satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, Harvey akan menjalani hukuman tambahan dua tahun penjara.
Majelis hakim menilai Harvey terbukti bersalah melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Namun, vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.
6. Respons dan Langkah Selanjutnya
Baik jaksa maupun tim penasihat hukum Harvey menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.
Dengan demikian, putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap hingga pihak-pihak terkait memutuskan langkah hukum berikutnya, seperti banding.
7. Kerugian Negara
Majelis hakim menyoroti dampak besar dari kasus ini. Kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di sektor pertambangan Indonesia.
Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran untuk mencegah korupsi serupa di masa mendatang.
Vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis menutup rangkaian kasus korupsi yang menyita perhatian publik.
Meski hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, proses hukum yang panjang mencerminkan upaya serius untuk menegakkan keadilan dalam kasus korupsi besar di Indonesia.
Apakah Harvey akan menerima putusan ini atau menempuh jalur banding, masih perlu ditunggu kejelasannya dalam waktu dekat. (FAH/Z-10)
