MASALAH korupsi di Indonesia masih menjadi isu hangat yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Air. Tak heran, berbagai lembaga dibentuk untuk mengatasinya.
Kehadiran lembaga-lembaga ini bukan tanpa alasan. Berkaca dari laporan Transparency International tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 dari 100, yang menujukan tingkat korupsi yang masih tinggi di sektor publik.
Pada 2023, skor CPI Indonesia sama dengan tahun 2022. Tahun 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 pada skala 0 hingga 5, menunjukkan penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92.
Kehadiran lembaga-lembaga ini berfungsi mencegah, mengungkap, serta menghukum tindak pidana korupsi. Yuk berkenalan dengan lembaga yang memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga antikorupsi di Indonesia
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK juga berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
2. Mahkamah Agung (MA)
MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang menangani kasus-kasus hukum, termasuk kasus korupsi. Mahkamah Agung memastikan keputusan peradilan terkait korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Kepolisian memiliki peran dalam menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi. Kepolisian bekerja sama dengan KPK untuk mengusut jaringan korupsi di berbagai instansi.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP berperan dalam pengawasan dan audit terhadap penggunaan keuangan negara. BPKP memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
5. Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Kejaksaan juga terlibat dalam proses hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. BPK memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara. Meskipun BPK tidak secara langsung menangani kasus korupsi, peranannya sangat krusial dalam pencegahan, deteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap korupsi melalui audit yang transparan.
7. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Lembaga ini berfokus pada pemeriksaan internal dan pencegahan korupsi dalam administrasi pemerintahan.
8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
PPATK menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sering kali terkait dengan korupsi.
9. Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Mereka juga berperan dalam reformasi sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil.
10. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim untuk menjaga integritas peradilan. Mereka memastikan hakim yang menangani kasus-kasus korupsi tidak terlibat dalam praktik korupsi.
11. Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara dan badan swasta, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pelayanan publik yang dibiayai oleh APBN atau APBD. (goodstats/indonesiabaik/kemenkeu/bpk/Z-3)
