KEPALA Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan rencana pemulangan warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso merupakan ranah kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas).
Dalam hal ini, Harli mengatakan, posisi Kejagung dalam perkara Mary Jane ini hanya sebagai eksekutor sesuai Pasal 270 KUHAP.
Adapun, ketentuan Pasal 270 KUHAP menjadi dasar kewenangan Jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah mendapat salinan surat putusan pengadilan yang diserahkan oleh Panitera.
“Posisi kami dalam perkara atas nama Mary Jane saat ini hanya sebagai eksekutor sesuai Pasal 270 KUHAP. Terkait adanya informasi atau wacana terkait penyerahan atau pemulangan yang bersangkutan merupakan ranah dari Kementerian lain, di bawah Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” kata Harli saat dihubungi, Kamis (21/11).
Harli mengatakan masih menunggu untuk berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kemenko Kumham Imipas terkait pemulangan Mary Jane ke negara asalnya, Filipina.
Diketahui, informasi akan dipulangkannya Mary Jane disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr melalui media sosial Instagram pada Rabu (20/11). Mary akan dipulangkan ke negaranya setelah mendekam di penjara Indonesia sejak 2010.
“Sesuai rilis yang kami terima melalui biro hukum kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terkait wacana ini masih akan didiskusikan dengan Mahkamah Agung, jadi kami masih sedang menunggu,” kata Harli. (P-5)
