KOMISIONER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid VI diminta bersikap tegas untuk melepaskan diri dari instansi asalnya. Jika tidak, loyalitas ganda di Lembaga Antirasuah diyakini makin kental.
“Jika hanya mundur dari jabatan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 huruf i UU KPK, bukan tidak mungkin mereka akan punya loyalitas ganda. Akibatnya, setiap tindakan yang nanti mereka ambil akan bias dengan kepentingan institusi asal,” kata Peneliti dari ICW Diky Anandya melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.
Diky mengatakan, loyalitas ganda bakal kental karena empat dari lima pimpinan KPK jilid VI merupakan penegak hukum. Kerja mereka di Lembaga Antirasuah bakal menindak penegak hukum setelah menjabat.
“Sebagai catatan, Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK menjelaskan bahwa salah satu subjek dari proses hukum yang ditangani oleh KPK adalah aparat penegak hukum,” ujar Diky.
Pimpinan KPK selanjutnya diyakin tidak akan berani mengurus korupsi di instansi asalnya jika tidak benar-benar melepaskan diri. Saran ICW, mereka harus mengundurkan diri dari instansi, bukan cuma jabatan maupun dinonaktifkan.
“ICW mendesak agar pimpinan KPK terpilih yang berasal dari penegak hukum tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan juga mengundurkan diri dari instansi asal, baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” ucap Diky.
Sebanyak lima calon pimpinan (capim) KPK dipilih DPR hari ini. Mereka yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.
Setyo ditunjuk sebagai ketua dengan total dukungan dari anggota Komisi III sebanyak 46. Sementara itu, perolehan untuk dia menjadi komisioner KPK sebanyak 45 suara. (M-3)
