KOMISI III DPR disarankan menggandeng psikolog saat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya untuk memastikan para kandidat memiliki integritas yang dibutuhkan Lembaga Antirasuah.
“DPR harus menggandeng psikolog untuk memastikan orang-orang itu integritasnya bagus,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Metrotvnews.com, Sabtu (16/11).
Boyamin meminta para wakil rakyat tidak menyepelekan integritas capim KPK. Mereka yang dipilih untuk memimpin diharap kebal atas godaan-godaan yang bisa merusak instansi.
“Tidak mempan suap, tidak mempan konflik kepentingan. Misalnya minta tiket pesawat, segala macam,” ucap Boyamin.
Selain itu, anggota DPR yang mengetes capim KPK diharap meimbangkan keberanian dan kejujuran para kandidat. Mereka yang ditunjuk diharap bernyali untuk membuat kebijakan di tahapan penindakan maupun pencegahan.
“Kedua, keberanian, kejujuran, itu penting dan mampu punya konsep pemberantasan korupsi berimbang antara penindakan sama pencegahan,” terang Boyamin.
Komisi III bakal menggunakan pendekatan sedikit berbeda dalam fit and proper, terhadap capim maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK. Tiap calon ‘dikuliti’ selama 90 menit.
“Memang karena ada tuntutan dari rekan-rekan anggota Komisi III periode ini, bahwa semaksimal mungkin anggota diberikan kesempatan berbicara yang lama,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat, 15 November 2024.
Menurut dia, durasi itu lebih panjang ketimbang sebelumnya, yakni hanya 60 menit tiap calon. Habiburokhman menyebut fit and proper test kali ini kemungkinan selesai tengah malam. (P-5)
