USULAN pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang disampaikan dalam acara silaturahmi pimpinan MPR dengan keluarga besar Soeharto mendapat kritik dan penolakan
Penolakan ini dinyatakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Universitas Pamulang (FAM Unpam) dan Antifasis Tangerang.
Mereka menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional, dengan cara menggelar aksi unjuk rasa di Bunderan Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Baca juga : F-PKB Fasilitasi Silaturahmi Kebangsaan Keluarga Gus Dur-MPR
“Kami dengan tegas menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” ujar perwakilan FAM Unpam, Job Silitonga, Jumat (11/10).
Mereka beralasan, Soeharto memiliki banyak persoalan saat memimpin bangsa. Sehingga, ia dinilai tak pantas menjadi pahlawan nasional.
“Atas dasar itu kami berkesimpulan bahwa Soeharto sangat tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” imbuhnya.
Baca juga : Penyerahan Tap MPR RI soal KKN pada Keluarga, Nama Soeharto Dicabut
Dalam aksi protes damai ini, massa sempat membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto”.
Sementara di lokasi yang berbeda, sejumlah pegiat HAM yang menggelar Aksi Kamisan ke-835 di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (10/10) juga menuntut hal yang sama. Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, serta menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Diketahui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto diusulkan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) era Bambang Soesatyo (Bamsoet). Usulan itu disampaikan seiring penyerahan dokumen penghapusan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dalam Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh MPR.
MPR memandang, upaya yang diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut memberikan kepastian hukum terhadap Soeharto. (P-5)
