SEBAGAI negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi besar di berbagai bidang. Dari ujung Sabang hingga Merauke, daratan Indonesia menyimpan banyak potensi yang, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat mengantarkan negara ini menuju kemajuan ekonomi dan aspek lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukan hanya sekadar daratan.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menyadari bahwa potensi di darat dan laut saling terkait dan harus dieksplorasi, terutama laut yang menyimpan banyak manfaat dan sumber daya. Jika dikelola dengan baik, sumber daya tersebut bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia.
Setiap negara perlu menyadari bahwa dasar laut dan samudra menyimpan sumber daya yang belum sepenuhnya dijelajahi, dan pengembangannya harus dilakukan dengan tertib untuk kepentingan bersama, serta berkontribusi pada sistem ekonomi global yang lebih adil.
Baca juga : Ini Cara Merayakan Hari Maritim Sedunia 2024
Dengan proporsi lautan yang lebih besar dibandingkan daratan, seharusnya hal ini bisa dijadikan kekuatan bagi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Namun, kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya siap untuk itu.
Paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada daratan selama beberapa dekade terakhir menyebabkan ketimpangan yang jelas antara perkembangan di darat dan laut. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia menyadari pentingnya penataan ulang kebijakan kemaritiman untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.
Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim bukanlah hal yang mudah. Indonesia perlu memulai dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang melimpah, seperti perikanan tangkap, budidaya, tambak, serta potensi sumber daya pertambangan dan energi di dasar laut, sebagai langkah awal menuju poros maritim.
Baca juga : Memperingati Hari Maritim Sedunia: Mengenal Lembaga dan Organisasi Pengelola Laut Indonesia
Namun, di balik semua potensi tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai masalah strategis yang menghambat perkembangan sektor kemaritiman. Permasalahan ini berasal dari berbagai aspek yang mempengaruhi keberlangsungan kemaritiman, di antaranya:
1. Masalah Strategis Sektor Kemaritiman Indonesia
Regulasi, Hukum, dan Kebijakan Pemerintah
Masalah yang umum dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah isu yang bersifat instrumental dan fundamental. Saat ini, regulasi dan hukum masih terlihat tumpang tindih antara kebijakan yang satu dengan yang lain.
Baca juga : Rosihan Arsyad Luncurkan Buku Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building
Hingga kini, masih minim aturan turunan yang mengatur secara rinci dan teknis tentang pembangunan di bidang kemaritiman. Dukungan pemerintah sangat penting dalam hal ini.
Penelitian Janis dan Daniel pada 2006 menunjukkan bahwa keberhasilan Uni Soviet dalam pengembangan oseanologi tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam kegiatan kelautan.
Struktur dan Kelembagaan
Baca juga : Promosikan ESG di Sektor Maritim, Pelindo Gelar Edutrip
Baru-baru ini, melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman, pemerintah mencoba mengubah struktur kelembagaan dari sistem multi agen menjadi satu agen untuk penegakan hukum di laut.
Namun, langkah ini memerlukan waktu untuk mempersiapkan dan menyesuaikan kelembagaan dengan kebijakan baru.
Fungsi koordinasi perlu ditingkatkan untuk menghindari pro dan kontra akibat kurangnya komunikasi antar lembaga, terutama lembaga yang belum sepenuhnya fokus pada kebijakan kemaritiman.
Mindset dan Budaya Indonesia
Pembangunan di Indonesia selama ini cenderung hanya berfokus pada daratan. Masyarakat dan pengambil kebijakan perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang berarti perhatian tidak hanya pada agraris, tetapi juga pada sejarah nenek moyang yang dikenal sebagai pelaut yang melindungi perairan Indonesia, yang kini sering terlupakan.
Infrastruktur dan Teknologi
Orientasi pembangunan yang terpusat pada wilayah tertentu menyebabkan ketimpangan di sektor kemaritiman. Infrastruktur yang masih lebih banyak terfokus di bagian barat Indonesia, sekitar 70%, sementara potensi sumber daya laut banyak terdapat di wilayah timur.
Hal ini diakibatkan oleh perkembangan industri yang masih terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, penguasaan dan pengembangan teknologi di bidang kemaritiman di Indonesia masih sangat lemah.
Untuk memahami konteks tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, penting untuk melihat kembali kejayaan maritim yang pernah diraih oleh Nusantara di masa lalu.
Sejarah maritim Indonesia, yang kaya akan prestasi seperti dominasi perdagangan oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, memberikan gambaran tentang potensi besar yang dapat dimanfaatkan jika dikelola dengan baik.
2. Kejayaan Maritim Indonesia (Nusantara) di Masa Lalu
Indonesia, negara yang sedang dalam perjalanan menjadi poros maritim dunia, telah berhasil memasuki dunia maritim setelah 25 tahun perjuangan internasional, klaim perbatasan maritim Indonesia telah disetujui oleh PBB.
Mengadopsi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 10 Desember 1982. Tanggapan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkokoh kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim.
Beralih dari sistem ke digitalisasi merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong aktifnya pengoperasian pelabuhan dan perikanan di negara asalnya, Indonesia.
Memang tidak mudah bagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan banyaknya pelabuhan yang tersebar di setiap wilayah. Dengan komitmen yang kuat, Indonesia juga dapat mewujudkan digitalisasi lengkap layanan pelabuhan.
Mobilitas sosial dan politik dalam masyarakat laut semakin terbuka bagi semua orang yang berbeda profesi, status sosial, agama dan suku. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan dan status. Di sini Anda bisa menemukan orang-orang yang sangat berubah-ubah dan tidak menunjukkan pengaruh tempat.
Contoh dari kejayaan maritim di Indonesia:
Sebagai kerajaan maritim di bawah kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini mengembangkan tradisi diplomasinya sendiri untuk menjaga perannya sebagai pusat perdagangan. Kekuatan utama Kerajaan Sriwijaya adalah dominasi wilayah Selat Malaka yang memegang posisi kunci dalam perdagangan maritim dengan Cina dan Barat. Sektor niaga dan perkapalan, industri utama kerajaan Sriwijaya, memerlukan penguasaan langsung penguasa kerajaan. Kerajaan Sriwijaya memiliki angkatan laut untuk melakukan ekspedisi ke luar negeri untuk memastikan jalur pelayaran yang aman bagi para perompak.
Pada masa kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit dianggap sebagai puncak kejayaan maritim nusantara karena mampu menguasai dan menyatukan nusantara dan pengaruhnya meluas sampai ke luar negeri. Setelah pemerintahan Raden Wijaya, Majapahit mulai memperoleh modal untuk mengembangkan industri perkapalan kerajaan.
Sejarah maritim merupakan peluang besar sebagai katalisator pembangunan maritim Indonesia menuju poros maritim Indonesia, pemerintah harus lebih berupaya mengubah situasi maritim dan kebijakan maritim Indonesia secara komprehensif, serta memperkuat pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan internasional.
Program pemerintah untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sebagai pusat maritim merupakan tempat sejarah maritim. Konsep poros maritim dunia merupakan strategi maritim Indonesia sebenarnya merupakan kelanjutan.
Zaman Keemasan menceritakan masa kejayaan Nusantara pada masa pemerintahan Gadjah Mada pada zaman Majapahit. Air memegang peranan kekuatan pendorong penting dalam sejarah Indonesia. Sejarah maritim yang berkaitan dengan air tidak terbatas pada peristiwa yang terjadi di laut saja, tetapi juga mencakup peristiwa yang terjadi di sungai. Dalam pelayaran dan perdagangan, sungai membentuk penghubung antara daratan dan pantai.
Mengenang kejayaan maritim yang pernah dimiliki oleh Nusantara, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kebijakan kemaritiman saat ini dapat mengembalikan Indonesia ke jalur kejayaan tersebut. Dengan memanfaatkan pelajaran dari sejarah, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada potensi kelautan yang ada, demi mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.
3. Kebijakan Kemaritiman Indonesia
Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Dalam Lampiran I Perpres dimaksud terdapat Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia setebal 37 halaman, yang terdiri atas beberapa Bab, diantaranya mulai dari Pendahuluan, Tantangan Pembangunan Kelautan Indonesia, Tujuan dan Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga Kaidah Pelaksanaan.
Disebutkan dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia itu, bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
- Adapun misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah:
- Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan
- Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal
- Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh
- Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut
- Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik
- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata
- Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing
- Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal
- Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut
- Terlaksananya pelindungan lingkungan laut
- Terlaksananya diplomasi maritim
- Terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari
Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bunyi Bab IV poin (2) dokumen tersebut.
Menurut dokumen tersebut, kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) Wawasan Nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.
Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:
- Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia
- Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
- Tata kelola dan kelembagaan laut
- Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan
- Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
- Budaya Bahari
- Diplomasi Maritim
Menurut dokumen ini, pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Pada akhirnya, potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim harus didukung oleh kebijakan yang terarah dan implementasi yang konsisten.
Dengan belajar dari kejayaan maritim di masa lalu, serta mengembangkan kebijakan yang visioner dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali merajai perairan dunia.
Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kuat dan berdaulat. (berbagai sumber/Z-1)
