PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peristiwa kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga terjadi di banyak negara.
“Semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak, di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Ia telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memitigasi secepatnya kebocoran data NPWP termasuk data Presiden, sejumlah pejabat, dan banyak orang lainnya.
Baca juga : 6 Juta Data NPWP Disebut Bocor, Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Lakukan Evaluasi
“Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, Termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi.
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. (Try/P-3)
