Inisiatif Dewan Perdamaian sebagai Langkah Baru untuk Menyelesaikan Konflik Gaza
Pada hari Kamis (22/1/2026), di Davos, Swiss, sebuah inisiatif baru resmi dideklarasikan dalam upaya mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Inisiatif ini dikenal sebagai Dewan Perdamaian, yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebagai bagian dari rencana Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (Roadmap 20 Poin), Dewan Perdamaian akan bertugas memastikan demiliterisasi dan pembangunan kembali wilayah tersebut.
Indonesia menjadi salah satu negara pendiri atau founding members dari organisasi ini. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung menandatangani piagam deklarasi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Dalam pernyataannya, ia menyebut keanggotaan ini sebagai momen bersejarah untuk membantu memerdekakan Palestina dan mencapai perdamaian di Gaza.
Tujuan dan Struktur Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian dirancang sebagai badan internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas dan perdamaian di daerah yang terkena dampak konflik. Salah satu hal penting adalah bahwa Donald Trump akan menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki rencana jangka panjang dalam pengelolaan isu ini.
Selain itu, dewan ini akan berada di bawah “Dewan Eksekutif Pendiri”, yang mencakup tokoh-tokoh penting seperti Jared Kushner (menantu Trump), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Beberapa negara besar juga telah menerima undangan untuk bergabung, termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, serta negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam.
Israel juga turut serta dalam Dewan Perdamaian, meskipun sebelumnya menolak karena keterlibatan Turki dan Qatar. Namun, tidak ada keterlibatan Otoritas Palestina dalam kelembagaan ini, yang menjadi perhatian serius bagi banyak pihak.
Penolakan dari Beberapa Negara
Tidak semua negara setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setidaknya lima negara, yaitu Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Slovenia, telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan bergabung. Jerman dan Spanyol juga menyatakan enggan untuk ikut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan mempermasalahkan tidak adanya partisipasi Otoritas Palestina dalam kelembagaan ini.
“Masalah masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina,” ujarnya. Sementara itu, beberapa negara lain, termasuk India, Jepang, dan Thailand, telah diundang tetapi belum mengambil keputusan. Banyak negara Eropa, termasuk Inggris dan Italia, masih menunggu keputusan mereka.
China dan Rusia juga belum mengonfirmasi partisipasi mereka dalam dewan ini.
Kekhawatiran tentang Peran PBB
Beberapa pihak khawatir bahwa Dewan Perdamaian dapat mengurangi peran PBB, yang selama delapan dekade telah menjadi fondasi diplomasi global. Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, menolak anggapan bahwa kegagalan PBB untuk bertindak tegas di Gaza mencerminkan keruntuhan institusional. Ia menekankan bahwa PBB tidak memilih untuk tidak bertindak, melainkan dicegah oleh veto AS terhadap Israel.
Andreas Krieg, profesor madya studi keamanan di King’s College London, mengkhawatirkan bahwa dewan ini bisa mengikis peran PBB. Ia menyatakan bahwa jika negara-negara ingin PBB tetap menjadi panggung utama, mereka harus menolak bergabung dengan dewan dan mendanai saluran PBB.
Rencana Pembangunan “Gaza Baru”
Selama acara deklarasi, rencana pembangunan kembali wilayah Gaza, yang disebut sebagai “Gaza Baru”, turut dipresentasikan. Tayangan slide menunjukkan puluhan gedung pencakar langit di sepanjang pantai Mediterania dan perumahan di daerah Rafah. Slide lain menampilkan peta pengembangan bertahap kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru untuk 2,1 juta penduduk.
Trump mengatakan bahwa rencana ini akan sukses dan menjadi keberhasilan monumental. Ia menekankan bahwa lokasi di tepi laut ini sangat strategis dan akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang.
Namun, rencana ini mengingatkan kembali pada pernyataan kontroversial Trump pada Februari 2025, ketika ia mengusulkan relokasi permanen warga Palestina di Gaza. Relokasi tersebut dilaksanakan sembari AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi kawasan resor tepi pantai mewah.
Jared Kushner, menantu Trump, menyatakan bahwa demiliterisasi Gaza sedang dimulai, dan pemerintahan Palestina baru akan dibentuk di Gaza. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan bekerja sama dengan Hamas dalam hal demiliterisasi dan kesepakatan gencatan senjata. Hamas sebelumnya menolak untuk menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Namun Trump telah mengultimatum kelompok tersebut untuk menyerahkan senjata, apabila tidak ingin nasib mereka berakhir.
