Jakarta : Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) terus melakukan investigasi terkait proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah khususnya di sejumlah kabupaten kota yang masih tersisa atau yang sudah habis masa kepemimpinan Pj sebelumnya.
Hasilnya, fakta baru pun mulai bermunculan. Di samping transaksional yang hingga kini tak terbantahkan, belakangan muncul isu bahwa sejumlah oknum Pj memiliki itikad tak baik dalam memimpin sebuah wilayah.
“Temuan kita adalah ada oknum calon Pj ternyata sengaja ambisi duduk di sebuah daerah, karena melihat besaran APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya selama ini,” ungkap Ketua Umum DPN Formapera Yudhistira, M.I.Kom di Jakarta, Rabu (1/5/2024).
Artinya, lanjut pria yang akrab disapa Yudis ini, hal ini semakin menguatkan dugaan praktik transaksional di balik penugasan negara untuk menjalankan roda pemerintahan suatu daerah.
“Mereka (calon Pj) mengincar APBD dan PAD ini tentu sangat mencurigakan. Maksudnya apa? Bukankah tanggungjawab seorang Pj juga dibatasi atau tidak seluas kepala daerah definitif. Dan seharusnya yang ditunjuk itu bersyukur diberi amanah oleh negara, bukan sebaliknya berupaya mencari-cari peluang keuntungan pribadi,” ujarnya.
“Tapi inilah Indonesia, semua menjadi peluang cuan. Padahal, penempatan seseorang menjadi Pj biasanya sebuah kehormatan yang harusnya menjadi kebanggan bagi seorang ASN dengan syarat cukup untuk mendudukinya. Tapi anehnya, posisi itu malah dijadikan peluang bagi pejabat ambisius menjadi kepala daerah meski sesaat,” imbuh Yudis.
Disebutkan Yudis, dari sejumlah wilayah yang kini sudah dipetakan pihaknya, perebutan itu terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
“Ini yang selalu kami tekankan bahwa penunjukan Pj ini harus dikontrol dan dilakukan secara selektif. Mendagri Tito Karnavian tidak bisa lepas tangan mempercayakan kepada anak buahnya, beliau harus ikut memantau dan mengontrolnya secara ketat,” pungkasnya.
Penulis : Rudi Harianto
